Perkembangan teknologi berpengaruh dalam berbagai aspek dalam hidup, salah satunya adalah mulai diperbolehkanya pelaksanaan RUPS menggunakan media elektronik. Tesis ini akan membahas mengenai pengaturan pelaksanaan dan bagaimana penanggulangan atas kendala yang timbul terkait dengan pelaksanaan RUPS yang menggunakan media elektronik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, metode Analisa yang digunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan yang digunakan terkait dengan pelaksanaan RUPS yang menggunakan media elektronik terdapat di dalam undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang jabatan Notaris, Undang-undang Informasi dan teknologi, peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan yang terakhir terkait dengan pengaturan khusus Perusahaan terbuka yaitu Peraturan Otoritas jasa keuangan. Penanggulangan kendala yang timbul dari pengaturan mengenai RUPS menggunakan media elektronik adalah masi tetap diwajibkanya RUPS fisik, tidak diwajibkanya tanda tangan para peserta dan terdapatnya standarisasi sistem. / The advancement of technology influence in various aspects in life, one of the aspects is to allowing the implementation of General Meeting of Shareholders using electronic Media. This thesis discusses the regulation of the General Meeting of Shareholders (GMS) using electronic media and how the countermeasures arising related to the implementation based on the laws in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach, the method of analysis using qualitative method. The conclusion of this study is that the regulation used in the implementation of the GMS using electronic media are undang-undang Perusahaan Terbatas, Undang-undang jabatan Notaris , Undang-undang Informasi dan teknologi, peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik and last but not least related to the regulation of public company will be occur in Peraturan Otoritas jasa keuangan To overcoming obstacles arising, procedure that need to be done are GMS is still mandatory to be held physically, no signatures were required from the participants and there was a standardization of the system.