Ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang ketiga

Piter, Risen yan (2017) Ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang ketiga. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) 98654 (1).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (847kB)
Preview	Text (Abstract) 98654 (2).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (390kB) | Preview
Preview	Text (ToC) 98654 (3).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (387kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) 98654 (4).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (628kB) | Preview
	Text (Chapter 2) 98654 (5).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 3) 98654 (6).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (454kB)
	Text (Chapter 4) 98654 (7).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 5) 98654 (8).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (448kB)
Preview	Text (Bibliography) 98654 (9).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (729kB) | Preview

Abstract

General Meeting of Shareholders which consists Shareholders is the highest decision maker in a Limited Liability Company. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies stipulates the requirements in convening a General Meeting of Shareholders, among others the quorum and approval of a decision requirements. The general quorum requirement of a General Meeting of Shareholders is more than one half of the total number of shares with voting rights are present. If the quorum requirement for the first General Meeting of Shareholders is not achieved, the second General Meeting of Shareholders may be held with a quorum of at least one third of the total number of shares with voting rights are present. In the event that the quorum requirement for the second General Meeting of Shareholders is also not achieved, the Limited Liability Company concerned may submit an application to the District Court whose jurisdiction covers such Limited Liability Company’s domicile to convene a third General Meeting of Shareholders with a quorum requirement as determined by the Court. Considering that the Company Law only allows the convening of a General Meeting of Shareholders for maximum three times, it means the third General Meeting of Shareholders is very crucial. The Company Law stipulates the requirements for convening a third General Meeting of Shareholders, among others as stipulated in Article 86. However, practically, not all of such requirements is complied to and therefore creates legal uncertainty in the third General Meeting of Shareholders. For example, Article 86 paragraph 7 of Company Law states that the verdict of the District Court regarding quorum of the third General Meeting of Shareholders as stipulated in paragraph 5 is final and has absolute legal effect, however in practice that verdict can be appealed even until the Supreme Court level whereby the higher judicial institution did not refuse the appeal or cassation application based on such Article 86 paragraph 7. Furthermore, the explanation of Article 86 paragraph 7 does not explicitly include perlawanan therefore a party may use that opportunity to submit perlawanan on such verdict. This research is conducted based on literature research method which is normative juridical, that is conducted by reviewing various literature which is unlimited by the time and place, and conducted by reviewing various literature such as books, the result of previos research, or the laws both in print and online related to matters researched. / Rapat Umum Pemegang Saham, yang terdiri dari pemegang saham, adalah pemegang keputusan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan syarat-syarat penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain adalah syarat kuorum dan syarat persetujuan atas suatu keputusan. Syarat umum kuorum Rapat Umum Pemegang Saham pertama adalah jika lebih dari satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika syarat kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat kuorum setidaknya satu per tiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika syarat kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua juga tidak dapat dipenuhi, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakup domisili Perseroan Terbatas tersebut untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dengan syarat kuorum yang ditentukan oleh Pengadilan. Mengingat Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya memperkenankan penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham maksimal sampai dengan tiga kali, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ini sangatlah penting. UndangUndang Perseroan Terbatas telah memberikan syarat-syarat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86. Namun demikian, pada prakteknya tidak semua syarat-syarat tersebut ditaati sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Sebagai contoh, Pasal 86 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada prakteknya terhadap suatu penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga diajukan upaya hukum banding bahkan sampai tingkat kasasi dimana lembaga pengadilan yang lebih tinggi tidak menolak permohonan banding atau kasasi tersebut atas dasar pasal 86 ayat 7. Lebih lanjut, karena penjelasan Pasal 86 ayat 7 tidak menyatakan secara tegas terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan maka suatu pihak dapat saja mengajukan perlawanan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Actions (login required)

View Item