Pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atas pembatalan akta hibah (studi kasus putusan pengadilan negeri Jember nomor 51/pdt.g/2011/pn.jr)

Wulan, Asri Retno (2015) Pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atas pembatalan akta hibah (studi kasus putusan pengadilan negeri Jember nomor 51/pdt.g/2011/pn.jr). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (3)_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (16MB)
	Text (Abstract) Abstrak_watermark (1).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (151kB)
	Text (ToC) ilovepdf_merged (4)_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (488kB)
	Text (Chapter 1) chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (263kB)
Preview	Text (Bibliography) Daftar Pustaka_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (270kB) | Preview

Abstract

PPAT ialah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah ataupun hak milik atas satuan rumah susun, salah satunya adalah akta hibah. Hibah merupakan perjanjian di waktu hidupnya pemberi hibah untuk memberikan sesuatu benda kepada penerima hibah yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam KUHPerdata dicantumkan pula larangan-larangan pemberian hibah, salah satunya larangan pemberian hibah antara suami istri dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban PPAT terhadap akta hibah yang dibatalkan karena melanggar larangan dalam KUHPerdata serta akibat hukum terhadap akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif PPAT yang dalam melaksanakan jabatannya terdapat kesalahan dan kelalaian yang membawa kerugian pada pihak lain, maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif serta dapat dituntut membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan terhadap akta hibah tersebut dapat dinyatakan batal, sehingga segala produk hukum yang dibuat setelah perbuatan hibah itu harus dianggap tidak pernah ada.

Actions (login required)

View Item