Tanggungjawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli yang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan (studi kasus putusan pengadilan negeri Purwakarta nomor 20/pdt.g/2016/pn.pwk)

Puspitasari, Ayu (2019) Tanggungjawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli yang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan (studi kasus putusan pengadilan negeri Purwakarta nomor 20/pdt.g/2016/pn.pwk). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (656kB)
	Text (Abstract) abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (213kB)
	Text (ToC) toc.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (262kB)
	Text (Chapter 1) chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (220kB)
	Text (Chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (446kB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (348kB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (194kB)
	Text (Bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (305kB)

Abstract

This reseacrh was conducted with the aim to determine the status of the deed which can be used as a basis for making decisions for experts and people responsible for PPATS on deeds that are not valid and have no legal power by the court. Research in using the type of normative legal research, with the type of data on primary, secondary and tertiary legal materials. Using the statue approach method, qualitative analysis techniques and conclusions use deductive methods. It can be concluded that the purchase buy deed made without the knowledge of the other heirs can be issued because it is not in accordance with the provisions in Article 1320. A certificate of inheritance which is the basis of making an invalid deed of sale because it does not apply to the inheritance's ownership rights. According to the author, PPATS did not make a mistake in making the deed because it had been made in accordance with the laws and regulations. By law, PPAT only records or pays a legal action carried out by the parties / viewers into the deed. PPAT only worries what happens, what is seen, and experiences from the parties / the following adapters adjust the formal conditions to the actual ones and then pour them into the deed. PPAT is not required to investigate the truth of the material content of the authentic deed. / Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status akta jual beli yang dibuat di hadapan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain dan bagaimana tanggungjawab camat PPATS terhadap akta jual beli yang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan. Penelitian in menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan jenis data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan metode pendekatan terhadap peraturan perundangundangan (statue approach), teknik analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Dapat disimpulkan bahwa akta jual beli yang dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain adalah dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sepakat dalam Pasal 1320. Surat keterangan waris yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta jual beli tidak sah karena tidak semua ahli waris menandatangani surat keterangan waris tersebut. Menurut Penulis, PPATS tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan akta karena telah dibuat sesuai peraturan perundang-undangan. Secara hukum, PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. PPAT hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. PPAT tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut.

Actions (login required)

View Item