Kewenangan majelis pengawas notaris terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa mengajukan cuti berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (studi kasus: putusan nomor: 05/b/mj.ppn/xi/2010)

Faradhita, Aufa Tsany (2017) Kewenangan majelis pengawas notaris terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa mengajukan cuti berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (studi kasus: putusan nomor: 05/b/mj.ppn/xi/2010). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (896kB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (325kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (397kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf

Download (523kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (607kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (346kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (434kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (394kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (334kB)

Abstract

Profesi notaris adalah profesi yang memiliki beban dan tanggung jawab yang besar karena notaris mewakili negara dalam membuat alat-alat bukti berupa akta auntentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan kewenangannya notaris harus berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang membatasi perilaku notaris, namun masih ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran seperti yang penulis temukan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 05/B/Mj.PPN/XI/2010. Bahwa Notaris Bambang Heryanto, SH. Telah meninggalkan Wilayah Jabatannya 7 (tujuh) hari berturut-turut. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang baik, pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, sampai dengan Majelis Kehormatan Notaris. Permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memberikan kewenangan cuti dan sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris yang telah meninggalkan wilayah jabatannya 7 (tujuh) hari berturutut-turut. Hasil penelitian berkesimpulan pertama bahwa mengenai prosedur cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan; Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun. Kedua, bentuk sanksi yang diberikan oleh notaris yang melanggar Pasal 17 ayat (1) UUJN sudah sangat jelas akan dikenakan sanksi administratif yaitu peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut Penulis bahwa Sanksi yang di jatuhkan kepada Notaris Bambang Heryanto, SH. Sudah tepat / Notary is the profession having the burden and greater responsibility that represent of countries in making tools evidence of deed and other duties determined legislation. As public officials, in carrying out notarial authority must be guided by the code of conduct and the legislation in force, which if breached could be penalized. Although there are regulations that restrict the behavior of a notary, but still found a notary who commits an offense as the writer have found In The Central Supervisory Council of Notaries Decision Number : 05/B/Mj.PPN/XI/2010. Bambang Heryanto, SH as a Notary has left the territory of his office 7 (seven) days in a row In carries on the guidance and supervision function, the government has develop some local regulations, authority, and obligations of The District Supervisory Council of Notaries, The Province Supervisory Council of Notaries, The Central Supervisory Council of Notaries, up to the Tribunal Honorable Council of Notaries. The issue in this case is how the powers of the Tribunal in terms of providing Council of Notaries authorizes leave and what penalties will be given to a notary who has left the territory of the Office 7 (seven) days in a row. The first interpretation was that the research results regarding the leave procedure submitted to competent authorities, namely the Assembly of Trustees area, in terms of the period of leave of not more than 6 (six) months; Assembly Supervisor, in terms of the leave period of more than 6 (six) months up to 1 (one) year; Center Supervisor, or the Tribunal within a period of leave of absence more than 1 (one) year. Secondly, forms of sanctions provided by the notary, in violation of article 17 paragraph (1) UUJN is already very clear will be subject to a written warning, namely administrative sanki; suspension; dismissal with respect; or dismissal with disrespect. According to the author that the sanctions in the drop to the Notary Bambang Heryanto, SH. Already precisely

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Faradhita, Aufa TsanyUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorTukgali, Lieke LUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 07:45
Last Modified: 19 Jun 2019 07:45
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3623

Actions (login required)

View Item View Item