Tinjauan hukum atas penyalahgunaan fasilitas umum Pada pembangunan rumah susun komersial (apartemen mutiara kota bekasi)

Anggraeni, Lili (2017) Tinjauan hukum atas penyalahgunaan fasilitas umum Pada pembangunan rumah susun komersial (apartemen mutiara kota bekasi). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (353kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf

Download (462kB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (425kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (586kB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (356kB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (407kB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (358kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf

Download (334kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (371kB)

Abstract

Pembangunan komersial tidak terlepas dari kebijakan perumahan pada umumnya, peran Pemerintah dan swasta harus lebih besar dalam pengadaan fasilitas pendukung perumahan dan hotel, Permasalahan yang muncul dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan salah satunya adalah pengembang harus memberikan 40% dari luasan lahan untuk menyediakan fasos – fasum kepada pemda, pembuatan properti kerap menjadi sorotan karena maraknya pembangunan tidak lagi melihat aturan yang berlaku, perlindungan terhadap konsumen tidak menjadi prioritas utama dalam dunia bisnis, melainkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, tidak terkecuali dalam bidang perumahan dan komersial yang saat penulis bahas terkait Apartemen Mutiara yang dibangun dikota bekasi memakai lahan fasos-fasum. Sebagaimana persyaratan teknis yang tertuang dalam pasal 6 UURS mengatur tentang ruang, struktur, komponen dan bahan bangunan, bagian dari benda bersama. Antara struktur luas bangunan dan luas tanah yang dibangun oleh Apartemen Mutiara Kota Bekasi tidak menunjukan perbandingan yang proporsional dengan hak atas bagian benda milik bersama. Sebagai upayanya dalam menyediakan fasilitas umum yang menjadi syarat pembangunan rumah susun komersil, Apartemen Mutiara Kota Bekasi memanfaatkan lahan Negara yang menjadi aset milik Kementrian PUPR. untuk digunakan sebagai lahan parkir bagi para penghuninya. Dalam undang – undang No 1 Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Bekasi menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dimulai dengan tahap perencanaan, pada tahap ini meliputi izin lokasi, izin perencanaan, IMB, serta bagaimana status tanah tempat fasilitas sosial direncanakan. Aspek pengawasan pada tahap perencanaan saat pengembang mengajukan izin pembangunan kompleks perumahan merupakan tahap pengendalian awal. Pengendalian ini diharapkan nantimya dalam tahap pembangunan dapat sesuai dengan apa yang diajukan sesuai dengan rencana/perizinan yang didapat / Commercial development is inseparable from the general housing policy, the role of the Government and the private sector must be greater in the procurement of housing and hotel support facilities, The problems that arise in the fulfillment of the need for development one of which is the developer must provide 40% of the land area to provide fasos - Local government, property development is often in the spotlight because the rampant development no longer see the rules that apply, the protection of consumers is not a top priority in the business world, but the benefits obtained by business actors, not least in the field of housing and commercial as the authors discussed Mutiara Apartment Built in the city of bekasi using fasos-fasum land. As the technical requirements set forth in article 6 of UURS regulate space, structures, components and building materials, parts of common objects. Between the structure of the building area and the area of land constructed by Apartment Mutiara Kota Bekasi does not show a proportional comparison with the right over the part of the common property. As an effort to provide public facilities that are the requirement for the development of commercial flats, Apartment Mutiara Kota Bekasi utilizes State land which is an asset belonging to PUPR Ministry. To be used as a parking lot for its inhabitants. In Law No. 1 of 2011 the Municipal Government of Bekasi guarantees the right of every citizen to occupy, enjoy, and / or have a decent home in a healthy, safe, harmonious, and orderly environment. Beginning with the planning stage, at this stage includes location permits, planning permits, IMB, and how the status of land where social facilities are planned. The supervisory aspect of the planning stage when the developer proposes a residential building permit is an initial controlling stage. This control is expected to be in the construction phase according to what is submitted in accordance with the plan / permit obtained

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Anggraeni, LiliUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
ContributorPandamdari, EndangUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 19 Jun 2019 04:13
Last Modified: 19 Jun 2019 04:13
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/3695

Actions (login required)

View Item View Item