Perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016 dan UU nomor 10 tahun 1998

Steven, Delvin (2022) Perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016 dan UU nomor 10 tahun 1998. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (31kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (508kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (481kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (377kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (563kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

This study aims to determine the legal protection of privacy and personal data in the use of credit cards based on the ITE Law and the Banking Law. The second goal is to find out the sanctions against perpetrators who leak personal data. This research was conducted using empirical normative legal research with the aim of examining the law from several aspects such as theory, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding power of a law and reviewing the application of legislation. - applicable legislation and extensively examines how the law works so that it can be concluded that normative and empirical legal research has a broad scope and is objected to legal doctrine, principles, principles and legal practice. The type of data used is primary data and secondary data with library research data collection techniques and field research by conducting interviews. The results of the research and analysis in this writing are the legal protection of privacy and personal data in the use of credit cards based on Article 26 paragraph (1) of the ITE Law stating "Unless otherwise stipulated by laws and regulations, the use of any information through electronic media concerning personal data a person must be carried out with the approval of the person concerned” this then becomes the basis for the protection of personal data in the electronic transaction system related to the use of personal data in credit cards, Bank Indonesia issued a regulation Bank Indonesia Regulation Number: 7/6/PBI/2005 concerning Transparency of Product Information Banks and the use of customer's personal data through this provision requires the bank to protect the use of customer's personal data for commercial purposes which must be carried out transparently and there must be written approval from the customer and sanctions against perpetrators who leak personal data may be subject to criminal sanctions. as well as civil criminal sanctions, perpetrators who leak personal data can be subject to sanctions as stipulated in Article 51 of the ITE Law with a maximum imprisonment of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)"./ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit berdasarkan UU ITE dan UU Perbankan. Tujuan kedua untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tujuan mengkaji hukum dari beberapa aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang- Undang serta mengkaji penerapan perundang-undangan yang berlaku dan secara luas mengkaji tentang bagaimana bekerjanya hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif dan empiris mempunyai cakupan yang luas dan berobjek pada doktrin, asas, prinsip hukum dan praktek hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data library research dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian dan analisis dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dalam penggunaan kartu kredit berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” hal ini kemudian yang menjadi dasar perlindungan data pribadi dalam sistem transaksi elektronik terkait penggunaan data pribadi dalam kartu kredit maka Bank Indonesia mengeluarkan regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah melalui Ketentuan ini mewajibkan Bank untuk melindungi penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial yang harus dilakukan secara transparan dan harus ada persetujuan tertulis dari nasabah dan Sanksi terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi perdata secara pidana pelaku yang membocorkan data pribadi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 51 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

Actions (login required)

View Item