Peran majelis pengawas notaris terhadap notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan

Diana, Lenny (2017) Peran majelis pengawas notaris terhadap notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (279kB) | Preview
Preview	Text (ToC) toc.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (349kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (399kB) | Preview
	Text (Chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (495kB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (365kB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (368kB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (324kB)
Preview	Text (Bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (280kB) | Preview

Abstract

Notary as a public official has the authority to make an authentic deed. Notary is in charge to help and serve the interests of the people who give credence to the Notary to create an authentic deed regarding legal actions desired by the community. Each Notary in carrying out his profession may quit or dismissed from his post through a respectful way of dismissal, suspension, or discharge in disgrace. Along with a lack of accountability to the public Notary in performing his duties, he must be guaranteed by the presence of a supervision and guidance. Guidance and supervision of a Notary performed by the Supervisory Council of Notary.The purpose of this study is to investigate and examine more deeply about the role of the Supervisory Council of Notary against a Notary no longer running positions, as well as to know and learn about the legal force of an authentic deed made by notaries who are no longer running positions. The research method carried out was a normative legal research. The method used in this research is the approach of legislation. From the research conducted, it can be concluded that the role of the Supervisory Council of Notaries against notaries who are no longer running the office, the Supervisory Council of Regions proposed a protocol to the Minister Notary holder and make delivery on the protocols by the Notary Public Notary designated. The handover protocol performed in 30 (thirty) days with Hand over Official Report by the Assembly Regional Supervising Notary signed by submitting and receiving Notary protocols. If it is not submitted within a period of 30 (thirty) days, the Regional Supervisory Council is authorized to take Notary protocol. Legal power over the deed of Notary who no longer running positions because of death remains an authentic deed. Legal power over the deed made by a Notary no longer running positions either because it has aged 65 (sixty-five) years old, his own request, is not able to physically or spiritually carry out the duties of positions of Notary continuously for more than 3 (three) years, holding concurrent positions, suspended or dishonorably discharged into the deed under the hand as of his term expires because its authorities ofpublic officials concerned is no longer affecting. / Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Notaris bertugas untuk membantu dan melayani kepantingan masyarakat yang member kepercayaan kepada Notaris untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Setiap Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya melalui cara pemberhentian secara hormat, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian secara tidak hormat. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan, Majelis Pengawas Daerah mengusulkan Notaris pemegang protokol kepada Menteri dan melakukan penyerahan atas protokol-protokol oleh Notaris kepada Notaris yang ditunjuk. Penyerahan protokol tersebut dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris. Apabila tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris. Kekuatan hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan karena meninggal dunia tetap merupakan suatu akta otentik. Kekuatan hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatan baik karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara jasmani dan atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun, merangkap jabatan, diberhentikan sementara maupun diberhentikan secara tidak dengan hormat adalah menjadi akta dibawah tangan terhitung sejak masa jabatannya berakhir karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item