Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum menikah tapi tidak dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung

Silalahi, Monica (2023) Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum menikah tapi tidak dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Ttile) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (450kB) | Preview
	Text (Abstract) Abstract Monica s_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (327kB)
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (306kB) | Preview
	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (446kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (651kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices - Monica_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Untuk mengatur hal-hal di dalam perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan pembuatan suatu Perjanjian Perkawinan antara pasangan suami dan istri. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dibuat atas kesepakatan bersama antara suami dan istri, dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pencatatan tersebut berguna agar Perjanjian Perkawinan yang dibuat, tidak hanya mengikat pasangan suami dan istri, tetapi juga mengikat bagi pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, dan dapat diubah berdasarkan kesepakatan pasangan suami dan istri yang membuatnya dan selama tidak merugikan pihak ketiga. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatkakn oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya berlaku bagi pasangan suami dan istri yang membuatnya saja, sehingga menyebabkan pihak ketiga tidak tunduk pada Perjanjian Perkawinan yang mereka buat. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga menyebabkan Notaris berperan penting dalam pembuatan suatu Perjanjian Perkawinan. Selain berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta Perjanjian Perkawinan, Notaris juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap isi maupun proses pencatatan dari Perjanjian Perkawinan. Hal ini berguna agar pasangan suami dan istri terbekali dengan pengetahuan akan akibat-akibat yang dapat terjadi apabila mereka tidak melakukan pencatatan terhadap Perjanjian Perkawinan yang mereka buat. / To regulate matters in marriage, the marriage law in Indonesia allows the making of a Prenuptial Agreement between husband and wife. Article 29 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law) stipulates that a Prenuptial Agreement can be made at the time or before the marriage takes place, made by mutual agreement between husband and wife, and registered by the Marriage Registrar. This registration is useful so that the agreement that is made is not only binding on the husband and wife, but also binding on third parties. Prenuptial Agreements may not violate the boundaries of law, religion, and decency, and can be revised through the agreement of the husband and wife who made it and if it does not harm the rights of third parties. Article 29 paragraph 1 of the Marriage Law states that the Prenuptial Agreement should be registered by the Marriage Registrar. Prenuptial Agreements that are not registered by the Marriage Registrar are only binding for the couples who made them, thus causing third parties not to be a subject to the agreement they made. Article 147 of the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code) states that a Prenuptial Agreements must be made in the form of a notarial deed, causing a Notary to play an important role in the making of Prenuptial Agreements. Apart from acting as a public official who makes the Prenuptial Agreement deed, the Notary also plays a role in providing legal counselling regarding the contents and process of the registration of the Prenuptial Agreement. This is useful so that husbands and wives are equipped with knowledge of the consequences that can occur if they do not process the registration of the Prenuptial Agreement they made.

Actions (login required)

View Item