Keadilan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena force majeure pandemi Covid-19

Chairil, Marisa Astuti Tampi (2023) Keadilan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena force majeure pandemi Covid-19. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (235kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (139kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (124kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (435kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (643kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (271kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (146kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (264kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Di awal tahun 2020 saat virus Corona menyebar masuk ke Indonesia, sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, diterbitkannya “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional” yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasi ataupun kewajiban. Oleh karena itu, pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian dapat menggunakan alasan keadaan memaksa atau force majeure dalam tuntutan wanprestasi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa rasio legis dari “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional,” dan keadilan pemberi kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawai tetap dengan alasan Covid-19 sebagai force majeure. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana non-alam yang berdampak negatif pada kegiatan dan kelangsungan usaha. Dengan berhentinya perputaran keuangan, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar upah pekerja dan tanggungan finansial lainnya. Pandemi Covid-19 juga termasuk kategori force majeure karena alasan ketidakpraktisan, dimana para pihak secara teoretis tetap dapat melakukan prestasi perjanjian, namun secara praktis untuk memenuhi kewajiban perjanjian salah satu pihak akan memerlukan pengorbanan dan kerugian yang tidak wajar. Meskipun Indonesia belum mempunyai pengaturan pemerintah mengenai doktrin keadaan darurat atau force majeure, tetapi renegosiasi kontrak karena adanya pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional tetap dapat dijalankan. Demikian pula perlu dilakukan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item