Kepastian hukum parate eksekusi setelah putusan mahkamah konstitusi atas uji materiil undang-Undang jaminan fidusia dan undang-undang hak tanggungan

Wardani, Kusuma (2023) Kepastian hukum parate eksekusi setelah putusan mahkamah konstitusi atas uji materiil undang-Undang jaminan fidusia dan undang-undang hak tanggungan. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title-pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract-pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (290kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC-pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (671kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1-pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2-pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (Chapter3) Chapter3pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (876kB)
	Text (Chapter4) Chapter4-pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB)
	Text (Chapter5) Chapter5-pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (710kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (867kB) | Preview
	Text (Appendices) KATA PENGANTAR-pdf_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia, hukum jaminan kebendaan mencakup Jaminan Fidusia untuk barang bergerak, dan Hak Tanggungan untuk barang tidak bergerak. Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat melakukan Parate Eksekusi. Cara eksekusi ini dianggap lebih cepat, mudah, dan murah karena prosesnya cukup dilakukan melalui pelelangan umum tanpa izin dari pengadilan negeri. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan makna hukum dari pasal-pasal mengenai proses Parate Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan menegaskan bahwa sebelum melakukan proses Parate Eksekusi, kreditor harus memperoleh persetujuan debitor mengenai terjadinya wanprestasi, dan debitor secara sukarela menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada kreditor. Sementara itu, dalam putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan debitor pemberi Hak Tanggungan, untuk memberlakukan proses yang sama untuk Parate Eksekusi Hak Tanggungan. Kedua putusan MK tersebut memutuskan secara berbeda terkait norma/asas yang sama yaitu “pacta sunt servanda” yang merupakan norma dasar dalam suatu perjanjian. Putusan MK terkait fidusia menyebabkan eksekusi Jaminan Fidusia tidak sesuai asas eksekusi Jaminan Kebendaan yaitu cepat, mudah dan murah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis, kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Parate Eksekusi tersebut berikut pelaksanaannya dalam perspektif kepastian hukum bagi pengusaha dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, historis, komparatif, dan konseptual yang didukung dengan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia tetap dapat dilakukan secara sama seperti pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, artinya, kedua Parate Eksekusi tersebut tidak memerlukan kesepakatan mengenai adanya wanprestasi antara kreditor dan debitor, sebab ketentuan mengenai wanprestasi telah terlebih dahulu diatur dan disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam kerangka sistem Jaminan Fidusia, apabila debitor tidak dengan sukarela menyerahkan benda jaminan, maka kreditor berhak mengambil benda jaminan dari debitor. Sehubungan dengan itu, disarankan untuk mengubah undang-undang Jaminan Fidusia, khususnya pengaturan Parate Eksekusi, dengan mempertimbangkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, namun tetap sejalan dengan asas-asas umum jaminan kebendaan serta nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Actions (login required)

View Item