Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materiil pasal 7 huruf r Undang-Undang nomor 8 tahun 2015

Tanjung, Mac Gyver (2017) Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materiil pasal 7 huruf r Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) 1. Sampul.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract.pdf) 2.Abstact.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (90kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) 3.Bab-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (219kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) 4.Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (381kB)
	Text (Chapter3.pdf) 5.Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (261kB)
	Text (Chapter4.pdf) 6.Bab-4 .pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) 8.Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (196kB) | Preview

Abstract

Kewenangan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah termasuk kewenangan MK yang Hakimnya menganut paham MK berfungsi sebagai negative legislator/pasif. Kewenangan MK tersebut dituangan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini masih belum di atur secara jelas, pada dasarnya MK hanya memiliki kewenangan terkait dengan pengujian materiil maupun formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan bahwa aturan tersebut bertentangan maupun tidak dengan konstitusi. Namun, dalam pelaksanaannya jika MK ditempatkan sebagai positive legislator, dalam hal melakukan pengujian materiil MK memiliki kewenangan untuk menambahkan norma baru/memperbaiki norma pada undang-undang.

Actions (login required)

View Item