Penggunaan merek sebagai objek jaminan kredit perbankan berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle)

Wilia, Andreas (2024) Penggunaan merek sebagai objek jaminan kredit perbankan berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (34kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (278kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (381kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (459kB) | Request a copy
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (321kB) | Request a copy
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (524kB) | Request a copy
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (276kB) | Request a copy
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (321kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan hak merek sebagai objek jaminan pembiyaan berpotensi untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Skema tersebut masih belum dapat memberikan kepastian hukum bagi bank untuk dapat menerima merek sebagai objek jaminan kredit. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung disharmoni atau ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai ketentuan merek sebagai aset yang dapat digunakan untuk jaminan kredit, apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang secara spesifik menyatakan bahwa hak cipta dan paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kendala terhadap langkah dan proses terhadap penerimaan merek sebagai jaminan di Indonesia dan memberikan pengembangan hukum dan kebijakan melalui pengaturan dan instrumen hukum yang tepat mengatur jaminan hak merek. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, inventarisasi data penelitiannya menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari teknik studi kepustakaan merupakan data sekunder, meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Hak merek memberikan suatu keuntungan bagi debitor yang tidak memiliki aset tetap dan merupakan alternatif jaminan dalam suatu pembiayaan. Akan tetapi, bank menghadapi suatu risiko apabila menerima hak merek sebagai objek jaminan karena tidak adanya peraturan hukum yang secara teknis menetapkan batas-batas yang jelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Menteri sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Jaminan hak merek akan membutuhkan kerangka aturan yang mengakomodisi kepentingan debitor dan kreditor serta menerapkan prinsip kehati-hatian di dalamnya. Tugas Akhir ini akan meberikan masukan-masukan kepada regulator dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, khususnya hak merek sebagai objek jaminan kredit bank. / The utilization of trademark rights as collateral for financing holds the potential to support national economic development. The Indonesian government has established a financing scheme based on intellectual property through Government Regulation No. 24 of 2022 regarding the Implementation of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy. However, this scheme has yet to provide legal certainty for banks to accept trademarks as collateral for credit. Furthermore, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains inconsistencies or discrepancies in the regulations regarding the use of trademarks as assets for collateral, when compared to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 13 of 2016 concerning Patents, which specifically stipulates that copyright and patents can be used as objects of fiduciary security. The method employed in this writing is normative juridical, with data collection through interviews and literature studies. Data obtained from literature studies consist of secondary data, including primary sources, secondary sources, and tertiary sources.Trademark rights offer an advantage for debtors lacking fixed assets and serve as an alternative collateral in financing. However, banks face risks when accepting trademark rights as collateral due to the lack of legal regulations that technically establish clear boundaries through the Financial Services Authority Regulation and/or Minister Regulation, thereby failing to provide legal certainty. Guaranteeing trademark rights necessitates a regulatory framework that accommodates the interests of debtors and creditors while applying the prudential banking principle. This Thesis will provide input to regulators and factors to be considered in forming legislation, particularly regarding trademarks as collateral for bank credit.

Actions (login required)

View Item