Hutajulu, Namira Sonya Fatma
(2023)
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (studi putusan nomor: 7/Pid.Sus/2023/Pn Mdl).
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Abstract
Sexual violence is an issue that has long been discussed in Indonesian
society, especially for children in emergencies. A child in an emergency situation
is a child who is in an environmental situation that threatens and disrupts the
child's life and livelihood. These children may be at high risk of sexual violence
because of their degree of dependence on others, where their ability to protect
themselves is limited by their own position. Therefore, the researcher chose the
title Law Enforcement Against Crimes of Sexual Violence in Children (Decision of
Court Number: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl). This study aims to find out how law
enforcement and the application of criminal sanctions against perpetrators of
sexual violence against minors are related to the Mandailing Natal District Court
Decision Number: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl.
This research method is in the form of normative juridical and analytical
descriptive in nature which reveals laws and regulations related to legal theories
which are the object of research. The type of data used comes from primary,
secondary and tertiary legal materials. How to obtain data using data collection
techniques, namely library research (library research). Data collection tool using
document study with data analysis is descriptive qualitative.
The results show that law enforcement against sexual crimes against
minors, the process is reflected in several laws in Indonesia. Law Number 11 of
2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 23 of 2004
concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law No. 35 of 2014 on the
Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection are relevant legal
instruments. Sexual offenses, especially against minors, can be prosecuted by
referring to Article 287 and Article 292 which regulate the perpetrators of sexual
abuse against minors. Meanwhile, in Law Number 23 of 2002 concerning Child
Protection, there are two articles that regulate the threat of punishment for
perpetrators of sexual abuse against children, namely Article 81 and Article 82.
Based on the legal facts attached to decision Number: 7/Pid.Sus/2023/PN
Mdl, considering Article 81 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia
Number 35 of 2014 concerning Child Protection Jo Perpu RI Number 1 of 2016
concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of
2002 concerning Child Protection into law Jo Article 76 D of Law of the Republic
of Indonesia No.35 of 2002 concerning Child Protection Jo. Law Number 8 of
1981 concerning Criminal Procedure Jo. Law No. 48 of 2009 Concerning
Judicial Power Jo. Law Number 49 of 2009 Concerning the Second Amendment
to Law Number 2 of 1986 Concerning General Courts, as well as other laws and
regulations relevant to this case.
At the end of the trial, the panel of judges decided that the defendant
Aluijaro Nduru was legally and convincingly proven guilty of committing the
crime of "Committing Violence, Forcing a Child to Have Sexual Intercourse with
Him by a Parent". As a consequence, the defendant was sentenced to 10 (ten)
years imprisonment and a fine of Rp.1,000,000,000 (one billion rupiah). If the fine
is not paid, it will be replaced with 6 (six) months imprisonment. /Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di
tengah masyarakat Indonesia, apalagi untuk anak-anak dalam keadaan darurat.
Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak. Anak-anak
tersebut bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual yang tinggi karena tingkat
ketergantungan mereka pada orang lain, dimana kemampuan untuk melindungi
diri sendiri terbatas karena kedudukan mereka sendiri. Oleh karena itu peneliti
memilih judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur
dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor:
7/Pid.Sus/2023/PN Mdl.
Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif
analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti. Jenis data yang
digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara
perolehan data menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian
kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data menggunakan studi
dokumen dengan analisis data adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan
seksual terhadap anak di bawah umur, prosesnya tercermin dalam beberapa
undang-undang di Indonesia. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum yang relevan. Pelanggaran
seksual, terutama terhadap anak di bawah umur, dapat dituntut dengan mengacu
pada Pasal 287 dan Pasal 292 yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual
terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang mengatur
ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yaitu Pasal 81
dan Pasal 82.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terlampir pada putusan Nomor:
7/Pid.Sus/2023/PN Mdl, memperhatikan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun
2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undangundang
Rebublik Indonesia No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangundangan
lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
vi
Diakhir sidang pihakMajelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Aluijaro Nduru
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya
yang Dilakukan Oleh Orang Tua". Sebagai konsekuensi, terdakwa dijatuhi pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah). Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](http://repository.uph.edu/style/images/fileicons/text.png)
