Perlindungan hukum bagi pihak debitur atas kekerasan oleh kreditur dalam penagihan secara online pada finance technology

silitonga, chara mashita (2023) Perlindungan hukum bagi pihak debitur atas kekerasan oleh kreditur dalam penagihan secara online pada finance technology. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (title) title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB) | Preview
Preview	Text (abstract) abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (548kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (932kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (546kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjam meminjam dan persyaratan meminjam pada financial technology sehingga bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur terkait permasalahan hukum yang banyak dialami. Selanjutnya untuk menjawab bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap pihak debitur terkait layanan pinjaman uang berbasis financial technology sesuai dengan peraturan oleh Undang-Undang, OJK, dan Bank Indonesia. OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan financial technology sehingga berperan besar dalam ketentuan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau sosiologis dengan data primer diperoleh melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dilanjutkan dengan data sekunder berdasarkan buku, artikel yang memiliki topik berkaitan dengan penelitian serta menghubungkannya dengan hukum yang menjadi acuan dasar penelitian ini. Setelah data diperoleh, maka akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan debitur dalam permasalahan hukum yang selalu terjadi berkaitan dengan pinjaman uang berbasis Fintech P2PL dapat mengacu pada ketentuan hukum dan aturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online; Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online. Perjanjian online yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh pihak-pihak terkait dinyatakan sah dima hukum. Dokumen-dokumen elektronik ini menjadi bukti dan jaminan yang digunakan dalam hukum. Perjanjian pinjam meminjam online memunculkan sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan wanprestasi dalam kesepakatan perjanjian yang terjadi. Semua yang terlibat telah mengikatkan diri dalam hukum yang berlaku untuk patuh terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan oleh setiap platform sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Debitur harus memiliki itikad baik untuk membayar utang tersebut, dan kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cedera jani). Di sisi lain, debitur dapat menghubungi penyelenggara dari Fintech P2PL untuk membicarakan negosiasi penyelesaian tunggakan, serta meyakinkan pihak penyelenggara untuk menjalankan upaya penyelesaian pinjaman kepada pihak peminjam. Debitur memiliki kesempatan upaya hukum dan penyelesaian permasalahan yang dialami melalui pengaduan kepada AFPI dan OJK. Penyelenggara Fintech P2PL harus mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan sesuai, serta mengikutsertakan informasi konsekuensi jika debitur tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan tenggat yang diberikan. / This study aims to find out what the lending and borrowing procedures and requirements in finance technology are and what the efforts and legal settlement processes can be carried out by the debtor regarding the many legal problems experienced. Next, answer the legal protection provisions for debtors related to money-based loan services financial technology following regulations by law, OJK, and Bank Indonesia. OJK has the authority to oversee the implementation of financial technology, thereby playing a significant role in providing legal protection for debtors. This study uses empirical or sociological legal methods with primary data obtained by looking at the reality that occurs in society. Followed by secondary data based on books and articles that have topics related to research and connect them to the law, which is the essential reference for this research. After the data is obtained, it will be analyzed using qualitative methods. The results of the research show that efforts to protect debtors from legal problems that always occur are related to money-based loansFintech P2PL may refer to the legal provisions and implementing regulations of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection; POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Online Money Lending and Borrowing Services; Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning Online Money Lending and Borrowing Services. Agreements online, affixed with electronic signatures by the relevant parties, are declared valid under the law. These electronic documents become evidence and collateral used in law. Lending an agreement online gives rise to sanctions given to parties who default on existing agreements. All those involved have bound themselves under applicable law to comply with the rights and obligations determined by each platform in accordance with the provisions of Article 18, paragraph 1 of Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The debtor must have good faith to pay the debt, and the creditor can sue the debtor on the basis of breach of contract (fetal injury). On the other hand, debtors can contact the organizers of Fintech P2PL to discuss negotiations for settling arrears, as well as convince the organizers to carry out efforts to resolve the loan to the borrower. Debtors have the opportunity to take legal action and resolve problems experienced through complaints to AFPI and OJK. Organizer Fintech P2PL must comply with applicable regulations, including providing transparent, honest, and appropriate information, as well as including information on the consequences if the debtor is unable to pay the loan according to the given deadline.

Actions (login required)

View Item