Kepastian hukum akta pejabat pembuat akta tanah elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2023 dan undang-undang nomor 1 tahun 2024

Maharani, Safira (2024) Kepastian hukum akta pejabat pembuat akta tanah elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2023 dan undang-undang nomor 1 tahun 2024. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (64kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (279kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (260kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (454kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (345kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (231kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (309kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah secara signifikan mentransformasi berbagai proses hukum, termasuk pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Implementasi akta elektronik berdasarkan peraturan terbaru menghadirkan peluang dan tantangan dalam kepastian hukum dan keamanan dokumen. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari akta peralihan hak tanah elektronik yang dibuat oleh PPAT di bawah kerangka peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 bersamaan dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan undang – undang dan konseptual untuk menelaah undang-undang dan doktrin yang relevan. Penelitian ini berbasis studi kepustakaan, mengambil data secara luas dari dokumen-dokumen hukum sekunder, termasuk teks hukum, doktrin, dan penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka perundang-undangan terbaru telah memfasilitasi transformasi digital prosedur akta tanah, memberikan kedudukan hukum yang sama untuk akta elektronik seperti akta konvensional berbasis kertas, asalkan memenuhi syarat autentisitas dan akurasi yang ditetapkan. Manfaat utama yang diidentifikasi meliputi efisiensi proses, peningkatan transparansi, dan peningkatan keamanan dokumen karena tanda tangan digital dan enkripsi. Meskipun ada kemajuan, beberapa tantangan masih berlangsung, termasuk kebutuhan akan infrastruktur TI yang kuat, perlindungan data yang ketat, dan pendidikan serta pelatihan ekstensif untuk pemangku kepentingan agar dapat beradaptasi dengan sistem elektronik. Pengadopsian sistem elektronik untuk pembuatan akta PPAT di bawah kerangka hukum yang diteliti menawarkan peningkatan efisiensi dan keamanan tetapi memerlukan penyesuaian berkelanjutan dan penguatan regulasi untuk memastikan kepastian hukum penuh dan kepercayaan publik.

Actions (login required)

View Item