Pengawasan pemerintah terhadap transaksi jual beli dalam e-commerce

Cuaca, Cynthia (2020) Pengawasan pemerintah terhadap transaksi jual beli dalam e-commerce. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (240kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB) | Preview
	Text (ToC) ToC.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (263kB)
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (289kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (211kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (82kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (411kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (79kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (81kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Transaksi melalui e-commerce sendiri umumnya dilakukan melalui media situs internet atau aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam proses jual beli yang dapat dilakukan dari mana saja. Meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi melalui media elektronik juga selaras dengan meningkatnya permasalahan yang timbul dengan adanya media jual beli elektronik tersebut. Transaksi jual beli melalui e-commerce, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website situs di internet atau melalui posting di mailing list dan newsgroup atau melalui undangan untuk para customer terkait latar belakang tersebut menarik untuk diteliti tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Transaksi Jual-Beli Dalam e-commerce Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Prespektif Hukum Perdata Terkait Jual Beli Melalui Media E-Commerce, Bagaimana Pengaturan Transaksi E-Commerce Di Indonesia, Bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Penelitian terkait Pengawasan Pemerintah Terhadap Transaksi Jual-Beli Dalam e-commerce dilakukan dengan jenis penelitiaan normatif yang menggunakan metode library research atau studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data-data melalui buku-buku, jurnal, kamus, maupun perundang-undangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain Perspektif Hukum Perdata Terkait Jual Beli Melalui Media E-Commerce memandang transaksi E-commerse sebagai transaksi jual beli pasa umumnya seperti yang di atur pada KUHperdata, berdasarkan prespektif tersebut maka jual beli melalu E-commerse tetap terikat dengan prinsip-prinsip dan asas jual beli pada KUHperdata, Pengaturan E-commerce di Indonesia di atur pada lintas perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 4 yang mengatur hak konsumen dimana meliputi konsumen dalam E-Commerce , Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 17 sampai Pasal 22 yang mengatur transaksi elektronik dalam hal ini meliputi transaksi E-Commerce dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu pada pasal 65 sampai 66 yang mengatur tentang perdagangan melaui E-Commerce dan pasal 98 yang mengatur tentang pengawasan E-Commerce, Pegawasan Pemerintah Terhadap Transaksi Melalui E-Commerce dilakukan dalam bentuk represif dan preventif. Saran dari Penelitian ini antara lain Kepada pemerintah dan legislatif diharapkan agar membentuk suatu Undang-Undang Khusus terkait E-Commerce yang bertujuan agar aturan terkait E-commerse menjadi terkodifikasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan dan dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum serta memperkuat pengawasan, Kepada Pemerintah di harapkan dapat membentuk suatu badan, lembaga, atau institusi khusus baik dalam bentuk non struktural ataupun di bawah kementrian atau lembaga yang bertujuan untuk membidangi urusan dan melakukan pengawasan terkait e-commerse dalam bentuk direktorat jendral atau komisi pengawasan, Kepada aparat penegak hukum ataupun pemangku kewenanangan di bidang perdagangan elektronik agar lebih memperketat pengawasan perdagangan elektronik baik pengawasan secara preventif maupun represif / Generally, transactions in e-commerce are carried out through internet sites or applications offering convenience sales and purchase process and can be accessed from anywhere. The increasing number of users and transactions through electronic media is in line with the increasing problems arising from transactions in e-commerce. Sale and purchase transactions in e-commerce are started with selling offers, buying offers, and selling receipts or buying receipts. Previously, online bidding may occur, for example through websites or mailing lists and newsgroups or invitations to customers. Therefore, this condition attracts the researcher’s interest to study government control on sales and purchase transactions in e-commerce. This study concerned with three main problems of Civil Law perspective related to sales and purchase in e-commerce media, the management of e-commerce transactions in Indonesia, and the government control on sales and purchase transactions in e-commerce. It was normative research using library research method or literature study in which the data were collected from books, journals, dictionaries, and legislation. Then, the collected data were analyzed qualitatively to draw conclusions to address existing problems. This study concludes that based on the Civil Law perspective, sales and purchase transactions in e-commerce are considered common as set in the Civil Law. Therefore, and purchase transaction in e-commerce remains bound to the principles of purchase and sales at the Civil Lode. The e-commerce in Indonesia are regulated across legislation such as Law Number 8 of 1999 concerning Customer Protection, namely article 4 concerning customer rights including customers in e-commerce, Laws Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely Article 17 - 22 concerning electronic transactions in this case including e-commerce transactions and Law Number 7 of 2014 concerning Trade, namely articles 65 - 66 which regulate trade in e-commerce and Article 98 which regulates the supervision of e-commerce. Government control on e-commerce transactions is in the form of repressive and preventive. Based on the conclusion, the researcher suggests the government and the legislative agencies establishing Special Laws related to e-commerce to regulates e-commerce so that there will be no overlapping rules and provide guarantee protection, legal certainty, and strengthen control. The government is expected to establish special agencies or institutions either in non-structural or under a ministry or institution to manage and control e-commerce in the form of a directorate general or a supervisory commission. The law enforcement officials or stakeholders' authority in e-commerce are expected to tighten the control of e-commerce both in terms of preventive and repressive.

Actions (login required)

View Item