Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap data yang diperoleh dari penggunaan closed circuit television (CCTV) yang terhubung dengan teknologi pengenalan wajah di ruang publik, dan mengetahui dan menganalisa permasalahan hukum terhadap penggunaan CCTV yang menggunakan teknologi pengenalan wajah di ruang publik dan menemukan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angkaangka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan dari penelitian ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan CCTV yang menggunakan teknologi pengenalan wajah di ruang publik, akan tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terdapat permasalahan terkait dengan penggunaan CCTV yang menggunakan teknologi pengenalan wajah di ruang publik diantaranya yaitu peraturan yang tumpang tindih, kekosongan hukum, tranparansi, privasi, dan penyadapan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait penggunaan CCTV yang menggunakan teknologi pengenalan wajah di ruang publik diantara yaitu pengaduan, musyawarah untuk mufakat, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar segera dibentuk peraturan hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai penggunaan CCTV yang menggunakan teknologi pengenalan wajah di ruang publik yang lebih komprehensif. Salah satunya yaitu dengan mendorong agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data, agar Pemerintah melakukan penyelarasan terhadap definisi data pribadi dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan mengacu kepada the General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, dan agar Pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (SATGAS) perlindungan data dan privasi antar beberapa instansi/lembaga terkait. / This thesis aims to describe and analyze the legal data protection which obtained from the use of Closed Circuit Television (CCTV) that connected to the facial recognition technology in public space, and to identify and analyze legal issues regarding the use of CCTV that uses face recognition technology (face recognition) in the public sphere and discover legal protection efforts that can be done. The research method in this thesis is a normative legal research with a policy-oriented approach and a value-oriented approach. Analysis of the data used in this thesis is qualitative data analysis, namely data analysis that does not use numbers but is based on laws and regulations in order to answer the problems of this thesis.Based on the conducted legal analysis, it is known in Indonesia that there are no specific laws and regulations governing legal protection on the use of CCTV with face recognition technology in public spaces, but it is scattered in various laws and regulations. There are issues related to the use of CCTV with face recognition technology in public spaces including overlapping regulations, legal vacuum, transparency, privacy, and interception, also legal remedies that can be made related to the use of CCTV with face recognition technology in public spaces such as complaints, deliberations to reach consensus, and file a lawsuit in the District Court. The suggestion proposed by the author in relation to the results of the discussion and conclusion is that a legal regulation should be formed which specifically discusses and regulates the use of CCTV with face recognition technology into more comprehensive public spaces. One of them is by encouraging the Government and the House of Representatives to immediately form laws that specifically regulate data protection, so that the Government will harmonize the definition of personal data in the Laws and Regulations applicable in Indonesia by referring to the General Data Protection Regulations (GDPR) of the European Union, and for the Government to immediately establish a Task Force on data protection and privacy between several related agencies/institutions.