Perlindungan merek non-tradisional dalam sistem hukum Indonesia

Hadikusumo, Kurnadi (2017) Perlindungan merek non-tradisional dalam sistem hukum Indonesia. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) 99125_watermark (1).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) 99125_watermark (2).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (239kB) | Preview
Preview	Text (ToC) 99125_watermark (3).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) 99125_watermark (5).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (935kB) | Preview
	Text (Chapter 2) 99125_watermark (4).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (697kB)
	Text (Chapter 3) 99125_watermark (6).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (367kB)
	Text (Chapter 4) 99125_watermark (7).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 5) 99125_watermark (9).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)
Preview	Text (Bibliography) 99125_watermark (10).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB) | Preview
	Text (Appendices) 99125_watermark (11).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)

Abstract

Globalization has created global economies and expanded markets in international trades; hence a need to develop a comprehensive system that can provide legal protection globally. In order to complement such evolution, legal harmonization, which includes Intellectual Property Rights (IPR) in the legal system is essential. In this regard, Indonesia has systematically developed its IPR system, particularly in regards to trademarks law. Among others, such law is intended to provide adequate and effective protection for both traditional and non-traditional trademarks registration. This normative legal research focuses on the study and analysis of the norms, principles and standard provisions of the existing trademarks laws; particularly on the aspect of non- traditional marks protection. Comparative studies found that although the existing Trademarks Law of 2016 acknowledges the protection of non-traditional marks, but limited so far to only feature such as three dimensional marks, while smell and/or fragrance are not included. With such limited scope on non-traditional marks protection, legal uncertainties thus become inevitable. In the absence of an inclusive scope of protection in regards the non-traditional trademarks, coupled with the exclusion of certain types of protected marks, a lacuna is inevitably created to the advantage of the privileged few. The issues raised in this research cover assessment on trademarks regulation, its implementation as well as some proposals on how to improve it. The implementation of such protection, particularly on non-traditional marks, needs further rules which require all-inclusive details in order to satisfy the legal aspects, both administratively and technically. In order to alleviate such quandary, it would be best to propose in the legislation an amendment to incorporate complete, all-inclusive norms and standards of protection for all non-traditional trademarks into the existing Trademarks Law of 2016 in Indonesia. / Globalisasi telah menciptakan ekonomi global dan memperluas pasar internasional perdagangan; Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem yang komprehensif yang dapat memberikan perlindungan hukum secara global. Untuk melengkapi evolusi tersebut, harmonisasi hukum, yang meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam sistem hukum sangat penting. Dalam kasus ini, Indonesia secara sistematis telah mengembangkan sistem HKI, khususnya di bidang hukum merek dagang. Antara lain, undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan yang memadai dan efektif perlindungan untuk pendaftaran merek dagang tradisional dan non-tradisional. Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada kajian dan analisis norma, prinsip dan ketentuan standar dari undang-undang merek dagang yang ada; khususnya di aspek perlindungan merek non-tradisional. Studi perbandingan menemukan bahwa meskipun UU Merek yang ada tahun 2016 mengakui perlindungan merek non-tradisional, tetapi sejauh ini terbatas hanya pada ciri seperti tanda tiga dimensi, sedangkan bau dan / atau wewangian tidak termasuk. Dengan cakupan terbatas pada perlindungan merek non-tradisional, ketidakpastian hukum dengan demikian menjadi tidak terhindarkan. Dengan tidak adanya cakupan inklusif perlindungan terhadap merek dagang non-tradisional, ditambah dengan pengecualian tertentu jenis merek yang dilindungi, kekosongan pasti dibuat untuk keuntungan pihak yang memiliki hak istimewa beberapa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi asesmen tentang regulasi merek dagang implementasi serta beberapa proposal tentang cara memperbaikinya. Penerapan perlindungan semacam itu, terutama pada merek non-tradisional, membutuhkan aturan lebih lanjut yang mensyaratkan detail lengkap untuk memenuhi aspek hukum, baik secara administratif maupun secara teknis. Untuk mengurangi kebingungan seperti itu, yang terbaik adalah mengajukannya dalam undang-undang amandemen untuk memasukkan norma dan standar perlindungan yang lengkap dan mencakup semua untuk semua merek non-tradisional ke dalam UU Merek 2016 yang ada di Indonesia.

Actions (login required)

View Item