Due to limitations imposed by the government to foreign investors through the Investment Negative List (DNI), the investor cannot freely to do anykind of business in Indonesia. The solution adopted by foreign investors who do not have good faith in order to avoid these restrictions, among others, by establishing PT PMA which line of business can be entered by foreign investors and then the said PT PMA established PT Domestic Non Facilities /General to carry out business activities that are not able to penetrated by foreign investors. This can occur in the absence of clear regulations on the establishment of the PT. PMA’s Subsidiary in Indonesia, which raises a different understanding among notaries and other legal practioner of status of company established by PT. PMA and its establishment procedures. The research was conducted by examining the library materials or secondary data and conducting interviews as supporting data related to the role and responsibilities of notaries in the establishment of a subsidiary of PT PMA in Indonesia. From the results of this study concluded that Law No. 25 of 2007 on Investment (Law 25/2007) as the general law that ruled investment is implicitly set about the establishment of the Subsidiary PT PMA and establishment of the Subsidiary of PT PMA without paying attention to those provisions is a law evasion. Notary has an important role and great responsibility involved in the execution of his duty to help the establishment of the Subsidiary PT PMA. / Dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanam modal asing melalui Daftar Negative Investasi (DNI) maka penanam modal tidak dapat leluasa menjalankan usahanya di Indonesia. Jalan keluar yang ditempuh oleh investor asing yang tidak memiliki itikad baik dalam menghindari pembatasan tersebut antara lain dengan mendirikan PT PMA yang bidang usahanya dapat dimasuki oleh investor asing dan kemudian PT PMA tersebut membentuk PT PMDN Non Fasilitas/Umum untuk menjalankan kegiatan usaha yang sebenarnya tidak dapat dimasuki oleh investor asing tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pendirian Anak Perusaan PT PMA di Indonesia yang menimbulkan ketidakseragaman pemahaman baik di kalangan notaris maupun peraktisi hukum lainnya mengenai golongan atau status PT yang didirikan oleh PT PMA berikut tatacara atau prosedur pendiriannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan wawancara sebagai data pendukung terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian anak perusahaan PT PMA di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) sebagai ketentuan yang mengatur penanaman modal secara implisit mengatur mengenai pendirian Anak Perusahaan PT PMA dan pendirian Anak Perusahaan PT PMA yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut adalah suatu penyeludupan hukum. Notaris mempunyai peran yang penting dan tanggung jawab yang besar terkait dalam pelaksanaan tugasnya untuk membantu pendirian Anak Perusahaan PT PMA.