Technology developments in the use of a signature on an electronic document is a form of electronic transactions or e-commerce, which uses a public network / Internet. This study uses normative juridical approach, namely legal research literature is based on secondary data, with the approach of the Act. The results of the study describes the electronic signature can be used as evidence because it has been stipulated in article 1, paragraph (12) of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Article 52 of Government Regulation No. 82 Year 2012 on implementation of electronic transaction systems. There are differences of views on the power of proof signature on an electronic document in general agreement between the judge, lawyers and notaries. Where judges and lawyers argue needed expansion of evidence in proving the validity of signatures on electronic transactions. Meanwhile, according to the notary's signature electronic transactions, can be done to warmeking only, because the electronic document can not be made of authentic certificates and legalization, because to create an authentic and legalization deed must be done "before a notary" although regulated of legislation IT, but the notary based on the explanation of article 15 paragraph (3) of Act No. 2 of 2014 About Notary. / Perkembangan Teknologi dalam Penggunaan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik merupakan suatu bentuk transaksi elektronik atau e-commerce, yang menggunakan jaringan publik/internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder, dengan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian menerangkan tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti karena telah diatur dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 52 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Terdapat perbedaan pandangan mengenai daya pembuktian tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam perjanjian pada umumnya antara Hakim, pengacara, dan notaris. Dimana hakim dan pengacara berpendapat dibutuhkan perluasan alat bukti dalam membuktikan keabsahan tanda tangan pada transaksi elektronik. Sedangkan menurut notaris tanda tangan transaksi elektronik, bisa dilakukan untuk warmeking saja, karena dokumen elektronik tersebut tidak bisa dibuatkan akta otentik dan legalisasi, karena untuk membuat akta otentik dan legal wajib dilakukan “dihadapan notaris” meskipun diatur dalam UU ITE namun notaris berpedoman pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).