Nowadays many house purchases are made by using the system of pre-selling project (purchase before the house is completed). The signing of the Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) is bound the parties to fulfill their obligations to the house it is conducted before the house is completed. In practice, PPJB is determined unilaterally by the developer (standard contract), and only considers the interests of the developer. The PPJB is also not made in front of the Notary, so that in the event of default it only has the strength of evidence as the deed under hand which cannot be used as strong as evidence for the claim purchaser.This study aims to examine the legal protection arrangements for house buyers in the Decree of the State Minister of Housing No. 09 / KPTS / M / 1995, the force of law in terms of the completion of the PPJB default by the developer, and legal settlement if the developer has refused to comply with the achievement due to reason that PPJB which is made in front of the Notary does not have the force of law.This study is a normative juridical research, i.e. legal research on normative legal provisions (codification, law, or contract). The data used is secondary data, and techniques for data collection are literature and documentation. Analysis of the data used is qualitative analysis research with normative juridical approach.Based on the analysis and discussion that has been done, it can be seen that the arrangement of the legal protection of house buyers in the Decree of the State Minister of Housing No. 09 / KPTS / M / 1995 is done by determining the obligations of the seller and buyer in a balanced way, guarantee legal certainty the seller to the buyer, as well as provisions cancellation of the agreement, and its legal consequences. It is also noted that the force of law in terms of the completion of the PPJB defaults by developers is depending on the making of the PPJB itself. If the PPJB is made in front of the Notary, then it has the properties as authentic document which has the strength, so it can be served as strong evidence when there is a dispute. If not, then the PPJB has the properties as a deed under hand which can be denied by the parties and is not binding on third parties. If the developer has refused to comply with the achievement of PPJB due to reasons that it is not made in front of the Notary and does not have the force of law, then the legal settlement is done by filing prosecution in court. The prosecution could be done administratively based on Article 150 paragraph (2) of Law No. 1 Th. 2011, or Article 61 of Law No. 8 Th. 1999. It could also be criminally charged with use of Article 62 and 63 of Law No. 8 Th. 1999, or Article 378 of the Criminal Code. / Penjualan rumah banyak dilakukan dengan menggunakan sistem pre project selling (penjualan sebelum rumah jadi). Untuk mengikat para pihak agar memenuhi kewajibannya masing-masing dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam prakteknya PPJB ditentukan secara sepihak oleh pengembang (perjanjian baku) dan hanya memperhatikan kepentingan pengembang. PPJB juga tidak dibuat di depan Notaris, sehingga ketika terjadi wanprestasi PPJB hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pembeli rumah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995, kekuatan hukum PPJB dalam hal terjadi wanprestasi oleh pengembang, dan penyelesaian hukumnya jika pengembang menolak memenuhi prestasi dengan alasan PPJB tidak dibuat di depan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pembeli rumah dalam UU No. 1 Th. 2011 adalah mewajibkan penjualan rumah yang belum jadi harus dilaksanakan menggunakan PPJB. Sedangkan perlindungan hukum menurut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 dilakukan dengan menentukan kewajiban penjual dan pembeli secara seimbang, jaminan penjual untuk kepastian hukum pembeli, serta ketentuan pembatalan perjanjian dan akibat hukumnya. Selain itu diketahui bahwa kekuatan hukum PPJB dalam hal penyelesaian wanprestasi oleh pengembang tergantung dari pembuatan PPJB itu sendiri. Jika PPJB dibuat di depan Notaris, maka PPJB itu mempunyai sifat sebagai akta otentik, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat manakala terjadi sengketa. Jika tidak, maka PPJB itu mempunyai sifat sebagai akta di bawah tangan yaitu bisa diingkari oleh para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga. Penyelesaian hukumnya jika pengembang menolak memenuhi prestasi dengan alasan PPJB yang tidak dibuat di depan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum adalah mengajukan penuntutan di muka pengadilan. Penuntutan ini bisa secara administrasi dengan menggunakan dasar Pasal 150 ayat (2) UU No. 1 Th. 2011 atau Pasal 61 UU No. 8 Th. 1999, bisa juga dituntut secara pidana dengan menggunakan Pasal 62 dan 63 UU No. 8 Th. 1999 atau Pasal 378 KUHP.