Given land vacant land that will be used as the grave is limited, while the demand for land has run out and the manager must keep providing new land, then as a manager was forced to evict the tomb that had not been taken care of by his heirs, by way of overlapping bodies in a rut lahat. This condition is deliberately done by the manager of the cemetery to overcome the limitations of the land happens. With the phenomenon of the above, the management of the grave to be important in order to meet the needs of modern society. Along with the need for such services, many of the public as well as private sector entities / companies law looked the cemetery can be a business that can provide benefits. Although in the Government Regulation No. 9 of 1987 clearly establishes the burial place not generally be managed by a legal entity that upholds religious and social values. But the reality today as regardless of the existing regulations, there are some common burial place is not administered by a Limited Liability Company. This research is descriptive analysis, the research aimed to obtain a thorough, complete and systematic on the Use and Utilization of Land as Land Tomb conducted by the Agency Limited Liability Company Law, where this research will be assessed in accordance with Regulation Legislation and Regulations launnya relating to the Land Use and Utilization. Results Stating that the Agency limited liability company could obtain land rights afforded the grave, but the status of the rights granted by the government is the right of use that has a time limit and may be extended in accordance with the applicable rules. Hak Pakai is granted for a period of 25 years and can diperanjang back with a 25-year period. However, if the right to use it has expired and the developer does not extend, the rights of the land will go back into state property. state. / Mengingat lahan tanah kosong yang akan dipergunakan sebagai tanah makam terbatas, sedangkan permintaan lahan sudah habis dan pengelola harus tetap memberikan lahan baru, maka sebagai pengelola terpaksa harus menggusur makam yang telah lama tidak diurus oleh ahli warisnya, dengan cara melakukan tumpang tindih jenazah dalam satu liang lahat. Kondisi ini sengaja dilakukan oleh pengelola pemakaman untuk mengatasi keterbatasan lahan yang terjadi. Dengan adanya fenomena tersebut di atas, maka pengelolaan tanah makam menjadi penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Seiring dengan kebutuhan akan pelayanan tersebut, maka banyak dari pihak swasta baik masyarakat maupun badan usaha/ badan hukum memandang tempat pemakaman dapat dijadikan sebuah bisnis yang bisa memberikan keuntungan. Walaupun didalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1987 dengan jelas menetapkan tempat pemakaman bukan umum dapat dikelola oleh badan hukum yang menjunjung nilai social dan keagamaan. Namun realita yang ada saat ini seperti tanpa memperdulikan peraturan yang telah ada, terdapat beberapa tempat pemakaman bukan umum dikelola oleh badan hukum Perseroan Terbatas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagai Tanah Makam yang dilakukan oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas, dimana penelitian ini akan dikaji sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan launnya yang berkaitan dengan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Hasil Penelitian Menyatakan bahwa Badan hukum perseroan terbatas bisa memperoleh hak atas tanah yang diusahakan tanah makam, namun status hak yang diberikan oleh pemerintah adalah hak pakai yang memiliki batas waktu dan dapat diperpanjang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperanjang kembali dengan jangka waktu 25 tahun. Namun apabila Hak Pakai tersebut telah habis masa berlakunya dan pengembang tidak memperpanjang, maka hak atas tanah tersebut akan kembali menjadi milik negara. milik negara.