Land is surface at the highest hierarchical level are controlled by the state, in an power all the people.The right mastery of land containing a series of authority, duty and / or ban to the holders of her right to do something the case of land owned.What you can, compulsory, or forbidden to do, that is the contents of the right mastery they are criteria or benchmark distinguishing among the rights of mastery the land which arranged in the law of the land.State as the highest ruler, Give land sector for have by the people , of them usage rights a building ( HGB ) .The field of the land of old converted into one of which are ( usage rights building / HGB not rarely building in status a rent in a long period of time and made up before the notary , even when a term HGB over not immediately extend . Holders HGB having only building , so if a term HGB over , the soil to state land and building owners works to demolish building and if not will soon be demolished will be demolished the government at a cost of the building owners. Problems arise when parties who occupies building submit a request for rights to state as the highest ruler over the used HGB , But former the holder the right make an issue of whether. Research with the approach legislation and approach the concept , the results research as follows: the power him lease certificate made in before the notary when a period of time HGB ended , that the lease agreement void and law , Because the soil to state land, so the who rents can no longer be give pleasure to tenants. Lease agreement made in before the notary, notary have the authority to made the deed lease agreement in accordance with the provisions article 15 paragraph ( 1 ) UUJN. Lease agreement signed a appearers, witness and notary signatures. And made qualified formal an authentic deed as article 38 UUJN , so the lease agreement tie these two parties and third party. When evidence because disputes in court , lease certificate it can be used as a means evidence perfect , and the proof will no longer need to supported by means of evidence valid other a tenant buildings on HGB that the period of the not extended again , so a building is fixed belongs to parties who rents . / Tanah adalah permukaan bumi pada tingkatan tertinggi yang dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Negara sebagai penguasa tertinggi,Memberikan bidang tanah untuk miliki oleh orang-orang, di antaranya Hak Guna Bangunan (HGB). Bidang tanah hak lama yang dikonversi menjadi salah satu yaitu (Hak Guna Bangunan/HGB) tidak jarang bangunan dalam status sewa dalam jangka waktu yang lama dan dibuat di hadapan notaris, bahkan ketika batas waktu HGB berakhir tidak segera memperpanjang. Pemegang HGB hanya memiliki bangunan, sehingga jika batas waktu HGB berakhir, tanah menjadi tanah negara dan pemilik bangunan segera membongkar bangunan dan jika tidak segera dibongkar akan dibongkar pemerintah dengan biaya pemilik bangunan. Permasalahan timbul ketika pihak yang menempati bangunan mengajukan permohonan hak kepada negara sebagai penguasa tertinggi atas tanah bekas HGB, namun bekas pemegang hak mempermasalahkan. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Kekuatan mengikatnya akta sewa menyewa yang dibuat di hadapan notaris ketika jangka waktu HGB telah berakhir, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut batal demi hukum, karena tanah menjadi tanah negara, sehingga pihak yang menyewakan tidak lagi dapat memberikan kenikmatan kepada penyewa. Perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) UUJN. Perjanjian sewa menyewa telah ditandatangani oleh penghadap, saksi dan tandatangan notaris dan dibuat memenuhi syarat formal akta otentik sebagaimana pasal 38 UUJN, maka perjanjian sewa menyewa tersebut mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga. Apabila dijadikan bukti karena terjadi sengketa di pengadilan, akta sewa menyewa tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna, maksudnya dalam pembuktiannya tidak perlu lagi didukung oleh alat bukti sah lainnya. Kedudukan penyewa bangunan di atas HGB yang masa berlakunya tidak diperpanjang lagi, maka kedudukan bangunan adalah tetap menjadi milik pihak yang menyewakan.