The juridical review and economy of copyright as a fiducia warranty, is a legal review of the provisions of Chapter 16 paragraph 3 of Act Number 28 Year 2014 concerning Copyright. Fiducia warrant in Indonesia is governed by Act No. 42 1999. This thesis is writenbasedon normative juridicalmethod and descriptive approach through documentary study. The data analysis is done by qualitative research. Copyright is an exclusive rights consist of moral rights and economic rights.The copyright can be transferred by inheritance, grants, endowments, guardianship, written agreement or other reason which justified in accordance with the terms of legislation. The transfer with a written agreement can be done by selling, renting license agreement and can be used as the object of the debt guarantee, As the object of the debt guarantee, copyright can be charged by fiducia warrant in accordance with article 4 to article 10 of Act No. 42 The year 1999 conserning fiducia warrant is attributable to the agreement from the fundamental agreement, which must be made by deed notary. Copyright can be burdened fiducia warrant, not in the object of possessions but the economic value that can be calenlated by the income approach method. Based on the Assessment Practices Guide Indonesia 4 (PPPI 4) asset assessment income approach estimate on intangible asset value or rights to own unsubstantial asset ownership by calculating the recent and the benefits to become the capital value. This calculation is in live withthe Decision of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and the Financial Institutions Number KEP-620/BL/2011 about Appraisal Guidelines and Presentation of the Assessment Report on intangible asset in the Capital Market. The income approach is used to asset intangible asset in which the economic benefits can be quantified. As the object of fiducia warrant, copyright must be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. This registration is necessary as evidence that the provider fiducia warrant is rights-holders. / Tinjauan Yuridis dan Ekonomi Terhadap Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, pada dasarnya merupakan suatu kajian terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tantang Hak Cipta. Jaminan fidusia di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tesis ini disusun dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Melalui studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif. Secara konseptual Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mengandung hak moral dan hak ekonomi. Sebagai hak kebendaan hak ekonomi dalam hak cipta dapat dialihkan atau beralih dengan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengalihan dengan perjanjian tertulis dapat dilakukan dengan jual beli, menyewakan, perjanjian lisensi dan dapat di jadikan objek jaminan hutang. Sebagai objek jaminan hutang hak cipta dapat dibebankan secara fidusia sesuai ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, yang harus dibuat dengan akta notaris. Hak cipta dapat dibebani fidusia bukan terhadap bendanya tetapi terhadap nilai ekonominya yang kuantifikasinya dapat dihitung dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Berdasarkan Panduan Praktek Penilaian Indonesia 4 (PPPI 4) tentang Penilaian Aset Tak Berwujud pendekatan pendapatan memperkirakan nilai aset tak berwujud atau hak atas kepemilikan aset tak berwujud dengan menghitung nilai kini dan keuntungan yang diantisipasi menjadi nilai modal. Panduan ini sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-620/BL/2011 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud di Pasar Modal. Pendekatan pendapatan digunakan untuk melakukan penilaian aset tak berwujud yang manfaat ekonominya dapat dikuantifikasi. Sebagai objek jaminan fidusia hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini penting sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak.