The pension fund is a legal entity managing wealth and retirement programs that run the promised pension benefits to maintain the continuity of income for participants, in the period of full employment. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun is the rule of law in the regulation of pension funds in Indonesia. Given the very large plan benefits for program participants, the community and to national development, it is a form of government support through much needed infrastructure. Implementation of the pension program either by Owner Company through employer pension funds or Bank or Insurance Institute through the Pension Fund is a fund management commitment for the long term. It required setting and what the legal protection granted to the participants of the Pension Fund in particular Participant Pension Fund. This study was conducted to look comprehensively regarding the administration of the Pension Fund and the form of legal protection of the participants, especially participants Pension Fund using normative juridical research method. From the research of secondary data and the approach taken by using the approach of legislation against the Pension Fund participants indicates that efforts to protect the participants began to receive attention from the government through supervision by the Financial Services Authority of the Non Bank Financial Industry. The publication of Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan is an effective monitoring and preventive measures to stem or at least reduce the problems faced by the participants Pension Fund due to the actions of Financial Institutions Pension Fund are in default. / Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola kekayaan dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi pesertanya, pada periode purna kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah dasar hukum yang dipakai dalam pengaturan dana pensiun di Indonesia. Mengingat manfaat program pensiun sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional, maka wujud dukungan pemerintah melalui sarana dan prasarana sangat dibutuhkan. Penyelenggaraan program pensiun baik oleh Pemilik Perusahaan melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Lembaga Bank atauAsuransi Jiwa melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan suatu komitmen pengelolaan dana untuk jangka panjang. Untuk itu diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum apa yang diberikan kepada peserta Dana Pensiun khususnya Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara komperhensif mengenai pengaturan Dana Pensiun dan bentuk perlindungan hukum terhadap peserta khususnya peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian terhadap data sekunder dan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundangundangan terhadap peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap peserta mulai mendapat perhatian dari pemerintah melalui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Keuangan Non Bank. Diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu pengawasan yang efektif dan langkah preventif dalam membendung atau setidak-tidaknya mengurangi permasalahan yang dihadapi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan akibat tindakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang melakukan wanprestasi.