Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 is fundamental in the labor world which should be obeyed and executed by employers and employees. Recalling that an occupation is a matter which really affects everyone’s daily life, the embodiment of the support from the government through law protection is really needed. By using qualitative normative research method, this research was conducted in order to deeply see the protection of the labor law towards workforce in Indonesia whose rights are often neglected by businessmen/employers because labors are lack of comprehension about the related legislation regarding the labor protection. From the result towards some cases on Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Verdicts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia) in this writing shows that the law protection effort seemingly has to be enhanced and needs to get extra attentions from the government and from the country in order to minimize all forms of conflicts/problems in the labor world between employers and employees, and also in order to achieve social, economic, and human rights prosperity in the labor world in Indonesia. / Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar dalam dunia ketenagakerjaan yang seyogyanya harus dipatuhi dan dijalankan oleh pengusaha dan pekerja. Mengingat pekerjaan adalah hal yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan setiap manusia, maka wujud dukungan pemerintah melalui perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara mendalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia yang seringkali diabaikan hak-haknya oleh pengusaha/pemberi kerja karena kurang pemahaman pekerja/buruh akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan dengan menggunakan metode penelitian normatif kualitatif. Dari hasil penelitian terhadap beberapa kasus pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penulisan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia dirasa masih harus ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintah dan Negara, agar dapat meminimalkan segala macam bentuk perselisihan/permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja, juga agar dapat tercapainya kesejahteraan sosial, ekonomi dan hak asasi manusia dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.