Tax is one of the main income of the country for the development which is aimed to improve the prosperity and welfare of the people. One of the kinds of taxes which has a great role to the incomes of the government is Value Added Tax (VAT). VAT stipulated based on the laws Number 42 year 2009. The focuses of this thesis are how Indonesian Law rules public notary to collect Value Added Tax (VAT) and how the implementation of this obligation. Based on the Law Number 42 year 2009, it is known that Notary Public is one of the entrepreneur who obliged to collect VAT for their services to public. To analyze and answer the above mentioned problems, thus the writer uses a normative juridical approach. The result of this thesis shows that Indonesian Law rules Public notary who fulfilled the requirement of Taxable Company/Business public who obliged to collect VAT.It is suggested that the government, especially Directorate General of Tax, shall verdict that the law service provided by notary is not included as the service which are levied with VAT as those provided on other kinds of services and the government should take responsibility to conduct Notary regarding tax matters. / Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Dalam UndangUndang tersebut disebutkan bahwa Notaris merupakan salah satu yang masuk ke dalam kategori Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Maka dari itulah penulis menuliskan tesis ini untuk membahas mengenai pengaturan perundang-undangan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai atas jasa notaris dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemungutan Pajak pertambahan nilai atas jasa notaris yang diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah notaris yang termasuk dalam kategoriPengusaha Besar. Disarankan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak hendaknya jasa hukum yang diberikan oleh seorang notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya dan adanya bimbingan kepada notaris dari instansi yang terkait dalam hal perpajakan.