Village assets is a property that belong to the village, village land treasury is one of the village assets which can be use by the village by leasing it to the third party. The leasing that was done verbally without written agreement between the village government and the third party can cause a problem, the problem is will the land in CisolokSubdistrict can been leased to the third party and what is the legal protection to the party that leasing the village land treasury in Cisolok village coast, in cisoloksubdistrict, in sukabumi district. To answer this question a normative juridical law research was conduct towards the regulation rules and underlying it with qualitative data processing and logically deductive inference. Based on the analysis result it can be concluded that 1) leasing a village land treasury can not be done by only verbally agreement. This is because it is against the procedure of leasing a village land treasury which was written in Minister Regulation No. 4 of year 2007 on Guidelines for Rural Wealth Management in Article 10 paragraph (2) which is stated that leasing a village utilization have to be carried out in a written agreement. 2) by leasing the village land verbally the third party which was leasing it from the village government will not have a legal protection. 3) the suggestion is Cisolok village government can provide a service and an information board about the rules and regulations that need to be done to lease a village land treasury, and the role of government should be more responsive to the interests of tenants in order to provide legal protection to the tenant by issuing a village land treasury lease agreement. / Asset desa merupakan barang milik desa yang termasuk ke dalam asset desa salah satunya adalah berupa tanah kas desa yang dapat dimanfaatkan oleh desa dengan cara sewa dengan pihak ketiga. Sewa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak ketiga dilakukan hanya secara lisan tanpa dibuatkan perjanjian tertulis, maka permasalahannya adalah apakah tanah kas desa yang berada di pesisir pantai Desa Cisolok Kabupaten Sukabumi dapat disewakan kepada pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang menyewa tanah kas desa yang berada di pesisir pantai Desa Cisolok Kabupaten Sukabumi. Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan penelitian hukum yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dengan pengolahan data secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 1) Perjanjian sewa menyewa tanah kas desa tidak dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan secara lisan saja dan tanpa dituangkan ke dalam perjanjian tertulis. Karena hal ini bertentangan dengan tata cara sewa menyewa tanah kas desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 ayat (2) bahwa sewa pemanfataan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa. 2) Penyewa tanah kas desa dengan pemerintah desa terdahulu yang membuat perjanjian hanya secara lisan saja tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pihak yang menyewa tanah kas desa tersebut. 3) Sarannya adalah Pemerintah Desa Cisolok memberikan pelayanan dan papan informasi yang jelas kepada masyarakat dan para investor tentang tata cara sewa menyewa tanah kas desa yang sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku dan peran pemerintah harus lebih tanggap akan kepentingan penyewa agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak penyewa dengan menerbitkan surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa.