The waqf has considerable potential to enhance the Indonesian’s welfare. Waqf is a legal act of waqif to separate and / or transfer part of his / her property permanently or for a certain period in accordance with its importance for the purposes of religious practice and / or general well-being according to the shari'ah. Objects of waqf covers tangible or intangible objects, including Intellectual Property Rights (IPR). In practice, most of waqf related to tangible objects. The donation of IPR as a waqf has not been made, although the Law of Waqf provides a provision to enable it. The reluctance of using IPR as an object of waqf, among others due to: the difficulties in determining the economic value of IPR given for waqf, limited the types of rights in IPR which can be utilized in accordance with the objective of waqf, and the lack of understanding among people manage the waqf as well as the institutions administering the waqf of IPR. The objective of this thesis is intended to open the insights about the types of IPR allowable for waqf, know and understand the potential and the constraints related to the utilization of the IPR for waqf. In addition, it refers to determining the economic value of IPR given for waqf, and the knowledge of the management of waqf, the maker of the Waqf Deed of Pledge and the competent institutions governing the waqf and IPR. The writing of this thesis is based on normative juridical research with the approach of legislation and the collected data obtained from the legislation and a variety of literature as well as interviews with resources persons related to waqf and IPR. / Wakaf memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Benda yang dapat dialihkan dengan wakaf mencakup benda berwujud atau tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud dapat dialihkan, termasuk dengan cara perwakafan. Dalam praktek, wakaf lazim dilakukan terhadap benda berwujud. Pemanfaatan HAKI sebagai obyek wakaf belum dilakukan, meskipun oleh UU Wakaf telah dimungkinkan. Keengganan menjadikan HAKI sebagai obyek wakaf antara lain karena: kesulitan dalam menentukan nilai ekonomi HAKI yang akan diwakafkan, terbatasnya jenis-jenis hak kebendaan dalam HAKI yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf serta kurangnya pengetahuan para pengelola wakaf dan institusi yang menaungi pengaturan mengenai wakaf HAKI. Penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk dapat membuka wawasan mengenai jenis-jenis HAKI yang memungkinkan untuk diwakafkan, mengetahui dan memahami potensi dan kendala terkait dengan pemanfaatan wakaf HAKI, bagaimana cara menentukan nilai ekonomis HAKI yang akan diwakafkan, serta pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh pengelola wakaf, pembuat Akta Ikrar Wakaf dan institusi yang mengatur mengenai wakaf dan HAKI. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Data yang diambil merupakan data-data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan dan berbagai literatur serta wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan wakaf dan HAKI.