Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (Company Law) in lieu of Law No. 1 of 1995 concerning Limited Liability Company is a progress in the rule of law that responds to the progress of information technology and communications with the inclusion of media teleconference and video conference in the that law. In Article 77 paragraph (1) Company Law stipulates that the General Meeting of Shareholders (GMS) can be conducted in stages through the media teleconference, video conference or other media electronic that allows all participants of GMS take a look and hear and directly participate in the meeting. Furthermore, in Article 77 paragraph (4) states that each GMS as referred to in paragraph (1) shall be made the minutes of meeting were approved and signed by all participants of the GMS, which is intended to be approved and signed is approved and signed physically or electronic. In the process of making the minutes of meeting became a notary deed is possible through two (2) ways: 1. Authentic deed which be made directly by a notary public in the form of Minutes of the meeting (BAR), in make BAR the notary must be present in person to follow the GMS. 2. Statement of Resolution (PKR), by giving power of attorney to one who attended the meeting to make and restate the minutes of meeting before a notary. Therefore, according to the author opinion should be better the implementation of the GMS can be done conventionally in which the meeting participants to be present in the same place so that a notary can make the Minutes of the Meeting and set forth in the deed, because there is no regulations strictly governing the technical implementation of the GMS conducted through the media teleconference. / Dengan di terbitkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu kemajuan dalam aturan hukum yang merespon kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi dengan dicantumkannya media telekonferensi dan video konferensi dalam ketentuan undang-undang tersebut. Dalam pasal 77 ayat (1) UUPT mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakuakn melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS malihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (4) disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, yang dimaksud dengan disetujui dan di tanda tangani adalah di setujui dan tanda tangani secara fisik atau elektronik. Dalam proses pembuatan risalah rapat menjadi akta notaris dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu: 1. Dengan akta otentik yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat (BAR), dalam pembuatan BAR notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS tersebut. 2. Dengan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yaitu dengan memberikan kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat dihadapan notaris. Oleh karena itu, menurut Penulis sebaiknya pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara konvensional dimana para peserta rapat dapat hadir di tempat yang sama sehingga notaris dapat membuatkan Berita Acara Rapat yang dituangkan dalam bentuk akta, karena belum adanya peraturan secara tegas yang mengatur teknis pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi ini.