The credit agreement made between the Bank as a creditur and client as a debitor, requires a third part to process legal and authentic deeds that has a power before the law. The authentic deeds have to be made by Notary as the designated partner of the Bank. the implementation of the credit agreement in the Banking industries is not always run smoothly, force majour is one of the hidrance that caused the destruction of colateral object. This thesis research methad was using normative legal research, the research has been done by reviewing the enacted lawa or to a specific legal problem. The data was collected from literature review and field research. The respondents in this thesis research are Bankers and few of Notary from different working region. Based on the research result, the author obtained the answer of the existing problem (1) As a public officer, notary’s responsible limited only to create an a authentic deedfor all actions, agreement, an the requred provisions by the enacted law and/or desired by the person of interest to be stated in the authentic deeds. Ensure the fixed date of deed creation, save the deed, giving grosse, a copy and excerpt of the deed. Along the drafting of the deeds does not assigned to the other public officer or other people who has been set by the law in accordance to article 15 number (1) of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris but the Notary do not have responsibility to the colateral object in credit agreement that were destroyed caused by force majour. (2) The protection for creditur to destruction of colateral object due to force majour is law protection and the creditur has a right to receive compensation from insurance and repayment of debitor. In this case, the debitor does not taking the money of insurance reimbusment, but the money is used to pay debitor to the Bank as creditors. / Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank sebagai kreditur dan pihak peminjam sebagai debitur membutuhkan suatu pihak lain dalam proses pembuatan akta yang kuat dimata hukum yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Pelaksanaan perjanjian kredit dalam perbankan tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, salah satunya yaitu terjadinya force majeure atau kejadian memaksa yang mengakibatkan musnahnya objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit tersebut. Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari pihak Bank dan beberapa Notaris dari wilayah jabatan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu (1) Peranan Notaris terhadap musnahnya objek Jaminan hak tanggungan karena force majeure yaitu sebagai pejabat umum, Notaris hanya bertanggung jawab dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 15 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap jaminan-jaminan dalam perjanjian kredit yang musnah karena terjadinya force majeure atau keadaan memaksa. (2) Perlindungan hukum bagi Kreditur terhadap musnahnya objek jaminan hak tanggungan karena force majeure yaitu kreditur mendapat perlindungan hukum dan berhak memperoleh ganti kerugian dari Asuransi sebagai pelunasan hutang debitur. Dalam hal ini debitur tidak menikmati uang pengganti dari Asuransi karena uang penggantian tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada kreditur selaku bank.