With so many foreign investor using Special Purpose Vehicle1 to incorporate a Foreign Investment Company from South East Asia, especially Singapore, this research intended to provide description to the protection which is offer by the Asean Comprehensive Investment Agreement (“ACIA”) with the comparison with Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment (“UUPM”) as the Indonesian prevailing laws which has one of its purposes is to provide protection for the foreign investor who has invest its capital in Indonesia. UUPM in accordance with its elucidation has provides guarantee for equal treatment in capital investment. However, to fulfill the economic democracy principles, UUPM is also providing instruction to issue law and regulations regarding foreign investment activities which are closed and open with requirements, including activities which need to have local partner or only for small medium enterprises and cooperatives. UUPM is also providing policy space for Government of the Republic of Indonesia to issue policy which may anticipate numerous International agreements and at the same time develop other international cooperation to increase regional and international market for Indonesian goods and services products. The possibility for disputes between investor and government is also anticipated by UUPM by governing dispute resolution.2 In view of such UUPM provision, it will open the possibility for international relationship to increase foreign investment by investor, which among others by Indonesia has signed the ACIA in 26 February 2009 which in effect as of 29 March 2012. ACIA has the following four pillars, (i) liberalisation, (ii) protection, (iii) facilitation and (iv) promotion of investment, which are inline with the purpose of the UUPM. / Dengan banyaknya investor asing yang menggunakan Perusahaan Antara4 (Special Purpose Vehicle) untuk mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing dari wilayah Asia Tenggara, terutama dari Singapura, maka penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran akan perlindungan yang ditawarkan oleh Asean Comprehensive Investment Agreement (“ACIA”) berikut dengan perbandingan terhadap Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal (“UUPM”) sebagai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi investasi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. UUPM sesuai penjelasannya telah memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam penanaman modal. Namun demikian, agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi UUPM juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. UUPM juga memberikan ruang kepada Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian Internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong Kerjasama internasional lainnya guna memperbesar pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi UUPM dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa. Atas dasar pertimbangan dalam UUPM tersebut, dibukalah pintu hubungan internasional untuk meningkatkan investasi investor asing, yang mana salah satunya dengan ditandatanganinya ACIA oleh Indonesia pada 26 Februari 2009 untuk berlaku efektif di 29 Maret 2012. ACIA sendiri memiliki empat pilar-pilar idealisme yaitu (i) liberalisasi, (ii) proteksi, (iii) fasilitasi dan (iv) promosi investasi, yang menjadi sejalan dengan tujuan UUPM saat ini.