Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan dalam Kelebihan Pembayaran utang dalam Kepailitan, pengertian Pailit menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. adapun kewenangan pengadilan yang mengadili perkara Kepailitan yaitu Pengadilan niaga dan Pengadilan Niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, cara perolehan data menggunakan studi kepustakaan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang, Analisa yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deduktif kualitatif, hasil dari penelitian tesis ini yaitu kewenangan yang berhak untuk mengadili perkara kelebihan pembayaran utang Kepailitan yaitu Pengadilan Niaga yang berdasarkan Undang – Undang Kepailitan. / This thesis discusses the authority of the Court in Overpayment of Debt in Bankruptcy, the definition of Bankruptcy according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, namely Bankruptcy is general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under supervision. The Supervisory Judge as stipulated in this Law, as well as the authority of the court to adjudicate Bankruptcy cases, namely the Commercial Court and the Commercial Court are part of the general court that has the competence to examine and decide bankruptcy cases and postponement of debt payment obligations, as well as cases others are in the field of commerce as stipulated by government regulations.The type of research in this thesis is juridical normative, the type of data used in this research is secondary data, the method of obtaining data using literature study, the approach used in this research is the statutory approach, the analysis used in the writing of this thesis is qualitative deductive, The result of this thesis research is that the authorities have the right to adjudicate cases of overpayment of Bankruptcy debt, namely the Commercial Court based on the Bankruptcy Law.