France adopted Laïcité, the ideology of secularism in 1905. Secularism in France means the separation between state and religion. As time passes , globalization influences the world with the context of War on Terror that threatens global stability and security. France then must make regulations that can protect the country and society. In 2004, France developed Laïcité that contained the ban on any kind of religious symbols in public elementary schools and public places. The rules trigger the pros and cons. Parties who disagree with the majority are Muslim women in France voicing their opinions on the streets in the form of demonstrations. They feel Laïcité is a form of discrimination against Muslims in France. Six Years later, France enforces the rules of banning both Niqab and Burqa.This regulation increases the protests and condemnation that must be faced by the French government. France allegedly have violated Article 18 of the Universal Declaration of Human Rightsion the implementation of Laïcité Article 28. The author uses Theory of Constructivism as well as Critical Theory in analyzing this Thesis. The reason why the author use two theories because if we’d like to know the value identity of France hence the constructivist theory is required. After knowing it’s value and identity, then to dissect the principle in it we need Critical Theory. After the qualitative research method is done with discourse analysis it concludes that the implementation of Laïcité Article 28 and the prohibition of the use of Niqab and Burqa are not against Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. They did not violate Human Rights ideas because the enactment of Laïcité is purely to impose the equality ideals in the society and the ban of Niqab and Burqa is a form of French government fulfill security demand. / Ideologi sekularisme yang dianut oleh Perancis dikenal dengan sebutan Laïcité disahkan sejak tahun 1905. Perancis menerapkan sekularisme di negaranya yang berarti pemisahan antara negara dan agama. Seiring berjalannya waktu dan desakan globalisasi dunia serta adanya War on Terror yang mengancam stabilitas dan keamanan dunia secara global, Perancis kemudian harus membuat peraturan yang bisa melindungi negara dan masyarakatnya. Hingga pada tahun 2004 Perancis mengembangkan Undang-Undang sekularisme yang berisi pelarangan pemakaian simbol agama dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah dasar publik dan tempat-tempat publik pemerintah. Peraturan tersebut kemudian memicu pro dan kontra. Pihak yang tidak menyetujui yang mayoritas merupakan kelompok Muslim di Perancis menyuarakan pendapatnya ke jalan-jalan dalam bentuk demonstrasi. Mereka merasa bahwa Laïcité merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok Muslim di Perancis. Enam tahun setelahnya, pemerintah Perancis memberlakukan peraturan pelarangan pemakaian Niqab dan Burqa di seluruh Perancis. Peraturan ini menambah protes dan kecaman yang dihadapi oleh pemerintah Perancis. Perancis diduga telah melanggar Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atas implementasi Laïcité Pasal 28. Dengan adanya pro dan kontra akan adanya Laïcité diiringi dengan War on Terror membuat penulis menjadikan topik tersebut sangat menarik untuk diteliti. Tujuannya agar memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai implemetasi dari Laïcité jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Penulis menggunakan dua teori dari post positivist yaitu Teori Konstruktivis dan juga Teori Kritis dalam menganalisis tugas akhir ini. Alasan penulis menggunakan dua teori tersebut adalah karena untuk melihat pandangan terbentuknya sebuah nilai atau identitas dari Perancis maka diperlukan Teori Konstruktivis. Setelah mengetahui pandangan dengan Teori Konstruktivis, maka untuk membedah asumsi didalamnya dibutuhkan Teori Kritis. Dengan menggunakan metode penelitian qualitative yaitu dengan analisa wacana maka ditemukan bahwa implementasi Laïcité Pasal 28 dan pelarangan pemakaian Niqab dan Burqa, tidak melanggar Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa berlakunya aturan Laïcité murni untuk menegakkan kesetaraan masyarakat serta Pelarangan Niqab dan Burqa merupakan bentuk tuntutan demi keamanan Perancis.