Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum terhadap penerbit yang menerbitkan Bilyet Giro Kosong. Dalam berbagai peraturan perundangundangan tidak ada yang mengatur secara jelas tertulis dan khusus mengenai pertanggungjawaban secara hukum terhadap pihak penerbit bilyet giro kosong, dari permasalahan ini penulis ingin mencoba menganalisis berbagai aturan yang mengatur tentang keberadaan bilyet giro kosong yang dipandang secara hukum di Indonesia. Penulis ingin menganalisis pelanggaran ketentuan hukum apa saja yang dapat dikenakan terhadap pihak penerbit jika telah menerbitkan suatu Bilyet Giro Kosong. Hal ini dikarenakan penulis menemukan kejanggalan dimana keberadaan Bilyet Giro Kosong selama ini hanya baru diatur ketentuan sanksinya secara hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dimana dalam kedua ketentuan tersebut hanya mengatur secara administrasi yaitu hanya mengenakan sanksi terhadap rekening pihak penerbit saja. Adapun tujuan penulis menganalisis topik permasalahan ini yaitu untuk mengetahui dan dapat menjelaskan bahwa pihak penerbit tidak hanya akan dikenakan sanksi terhadap rekeningnya saja, melainkan pihak penerbit sebagai subjek hukum akan dapat dikenakan pelanggaran Hukum Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP ataupun Hukum Perdata Tindakan Wanprestasi (KUHPer) atas dasar tindakan penerbitan Bilyet Giro Kosong. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatifempiris, karena penulis akan menganalisis Perundang-undangan dan peraturan-peraturan mengenai bilyet giro yang di analisis dari Undang-undang dan peraturan-peraturan serta dikuatkan dengan hasil wawancara sebagai unsur empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistematika hukum./This study aims to explain the legal liability of publishers who issue Bilyet Giro Kosong. In various laws and regulations, there is no clear and specific regulation regarding legal liability to the issuer of blank bilyet giro, from this problem the author wants to try to analyze the various rules governing the existence of blank bilyet giro which are considered legally in Indonesia. The author wants to analyze violations of legal provisions that can be imposed on the publisher if it has issued a Blank Bilyet Giro. This is because the authors find anomalies in which the existence of Blank Giro issuer account only. The purpose of the authors to analyze the topic of this problem is to find out and be able to explain that the publisher will not only be subject to sanctions on the account, but the publisher as a legal subject will be subject to violations of the Criminal Law of Fraud Article 378 of the Criminal Code or the Civil Law of Default Acts the basis for the issuance of Blank Bilyet Giro. This research was conducted by the author using the normative-empirical legal research type, because the author will analyze the legislation and regulations regarding the giro which is analyzed from laws and regulations and strengthened by the results of the interview as an empirical element. While the approach used is the legal systematic approach.