Of the Republic of Indonesia as a country law based on Pancasila and the constitution 1945 ensure certainty order, and legal protection of every citizen. The role and function of notary as the officials common appointed by the state, to represent countries in made the deed authentic.With the issuance of code of conduct notary 2015 article 3 approximately 18 and article 4 the 16 about the number of limits in making the deed notary to run of legislation; the act of office notary (UUJN) and the code of conduct notaries that is the sum of reasonable limits determined by the council honor. In formulation the problem in this study aims to understand and get the result scientifically from the government policy in arrangement limit the number of certificate notary and benefits restrictions certificate notary for professional notary as the officials general and society. The research is research adopting in a juridical manner normatif-empiris for example through approach the literature study. Legislation and data collection by means of direct interview to speakers, in order to analysis and get the result scientifically of the result of this research can be concluded that provisions on limit the number of reasonableness in making the deed notary is limit reasonableness the number of a notarial deed undetermined in regulation how much reasonable in making the birth certificate notaries the size of the determination of the quantity of limits certificate notary new delivered on the plenary meeting of Ties Notary Indonesia in Solo on the 23-25 October 2014 ago, where Adrian Djuaini as chairman of this convey discourse the number of the deed reasonable is 20 ( twenty ) deed per day, So as to have benefits: improve the quality of deed made notary, notary protected under an umbrella the act, an increase in service to the society, and the creation of equity in making the deed because each other care and share fellow fellow one profession because of togetherness and the creation of unity between fellow one professional. / Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Fungsi dan peranan Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, untuk mewakili negara dalam membuat akta-akta autentik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kode Etik Notaris 2015, Pasal 3 angka 18 dan Pasal 4 angka 16 tentang jumlah batas kewajaran dalam pembuatan akta Notaris untuk menjalankan peraturan perundangundangan; UUJN dan kode Etik Notaris, yang jumlah batasan kewajarannya ditentukan oleh Dewan kehormatan. Di dalam rumusan permasalahan pada penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan hasil secara ilmiah dari kebijakan Pemerintah dalam pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta notaris dan manfaat pembatasan pembuatan akta notaris bagi profesi notaris sebagai pejabat umum dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan secara yuridis normatif-empiris yaitu melalui pendekatan studi pustaka; peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada narasumber, agar dapat dianalisa dan mendapatkan hasil secara ilmiah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan jumlah kewajaran dalam pembuatan akta notaris adalah batasan kewajaran jumlah akta notaris belum ditentukan didalam peraturan berapa jumlah kewajarannya pada pembuatan akta notaris, besarnya penentuan jumlah batas kewajaran pembuatan akta notaris baru disampaikan pada rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia di Solo pada tanggal 23-25 Oktober 2014 yang lalu, dimana Adrian Djuaini sebagai ketua INI menyampaikan wacana jumlah batas akta yang wajar adalah 20 (dua puluh) akta perhari, agar memiliki manfaat yaitu: peningkatan kualitas akta yang dibuat Notaris menjadi lebih baik lagi, Notaris terlindungi dibawah payung undang-undang, adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan terciptanya pemerataan dalam pembuatan akta karena saling peduli dan berbagi sesama rekan seprofesi karena adanya kebersamaan dan terbinanya persatuan dan kesatuan sesama rekan seprofesi.