Article 1678 of the Civil Code states that there is a prohibition to grant between husband and wife during marriage is still ongoing. These provisions exclude other things to gift or gifts of tangible movable goods, the price cheaper than amount of wealth grantor. Based on the problems studied are the legal effect of grant deed from spouse who bound to marriage with pre-nuptial agreement. The purpose of this study was to determine the validity of the deed of grant which made the husband/ wife in marriage by using the marriage with pre-nuptial agreement, and to determine the legal consequences made a grant deed husband / wife with their marriage with pre-nuptial agreement. This research is done by using research method through secondary data along with primary, secondary, and tertiary legal material, so that it can reach a conclusion to answer related issues. Grant deed made by spouse who bound to marriage with pre-nuptial agreement is valid, because the spouse at the time they agree to make a grant deed, they already make a pre-nuptial agreement, in which said agreement already regulates regarding the separation of estate, and the legal effect of said deed is it deed grants made by spouse in marriage with prenuptial agreement is valid because the spouse at the time of the grant already made an agreement which set segregation of assets, and the legal effect of the grant are binding the husband, wife and third parties, because the grant deed is made based on a prenuptial marriage agreement which includes the separation of property according to the provisions contained in Article 168 of the Civil Code which states that marriage agreement made by the prospective husband and wife may include provisions concerning the grant between husband and wife. / Pasal 1678 KUH Perdata mengatur bahwa terdapat larangan untuk penghibahan antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung . Ketentuan ini mengecualikan hal lain terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum akta hibah dari suami istri yang terikat dalam perkawinan dengan menggunakan perjanjian perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan akta hibah yang dibuat suami/ istri dalam perkawinan dengan menggunakan perjanjian perkawinan, dan untuk mengetahui akibat hukum akta hibah yang dibuat suami/ istri dengan adanya perjanjian perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian melalui data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa akta hibah yang dibuat Suami/ Istri dalam perkawinan dengan menggunakan perjanjian perkawinan adalah sah. Sebab pada saat melakukan pemberian hibah suami/istri sudah membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut secara subtantif mengatur mengenai pemisahan harta yang pasti, akibat hukum dari akta hibah adalah mengikat istri, suami dan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4), karena akta hibah dibuat dengan didasari oleh perjanjian perkawinan yang memuat mengenai pemisahan harta sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri, dimungkinkan untuk mencantumkan ketentuan mengenai hibah antara suami istri.