Notary is a public official authorized to make an authentic deed, register and certify letters or deeds made under the hands (valid as legislators not as witnesses). This matter has been regulated in Article 15 Paragraph (1) and (2) UUJN. In duties, a notary is required to always act honestly and responsibly. In this research, the author use normative legal research methods. The data was collected by applying the statute approach, namely UUJN and Notary Code of Ethics, and applying as well as the case approach of Study Case Number 02/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/II/2014. The conclusion is in addition to violating the UUJN and the Notary Code of Ethics, Notary BS should not be able to ratify the deed under the agreement agreed by Mrs. NR with her husband regarding the separation of assets acquired together during the marriage because both are still bound by legal marriage and not divorced in accordance with the provisions of Article 119 of the Civil Code. The Notary Supervisory Board must provide more stringent sanctions such as temporary notary dismissal in accordance with the provisions in Article 9 Paragraph (1) letter d of the UUJN. / Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan (berlaku secara legislator bukan sebagai saksi). Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris dituntut untuk selalu bertindak jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris, dan juga pendekatan kasus yaitu Putusan Nomor 02/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/II/2014. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris, Notaris BS seharusnya tidak dapat mengesahkan akta dibawah tangan yang disepakati oleh pelapor dengan suaminya mengenai pemisahan harta yang didapatkan bersama selama usia perkawinan karena keduanya masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdata. Mengenai notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Pengawas Notaris harusnya memberikan sanksi yang lebih tegas seperti pemberhentian sementara notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d UUJN agar notaris tidak bertindak sewenangwenang lagi dalam menjalankan tugasnya.