Notaries and Officials of the Land Deed Authority are legal professions appointed by the government and have different duties and authorities with each other. Article 1 Sub-Article 1 of Notice Law No. 2 Year 20014, a Notary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in this Act or under other laws. Officials of the Land Deed Authority pursuant to Article 1 paragraph 1 of Government Regulation Number. Regulation No. 24 of 2016 Regarding the Regulation of the Official of Deed of Land Actor, hereinafter referred to as PPAT, is a public official authorized to make authentic deeds concerning certain legal acts concerning the right to land or Ownership of Unit of Flats In this study, the authors conducted data collection conducted by using a normative juridical approach and with primary data along with secondary data. The research approach is done by research on legal synchronization with qualitative data analysis. From the results of research conducted can be seen that based on legal facts and judges' judgment based on the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1657.K / Pdt / 1999 and Number. 53.K / Pdt / 1995 Deed of Sale and Purchase Rights is null and void. There are several ways for the bank to get legal protection as a creditor that is by replacing the object security, immediate debt repayment, transfer of rights to the claim to a third party and bring a lawsuit to the Court. Notary and Officer of Deed of Land in carrying out his position more professional and in accordance with his duties and kewenagannya as general officials. Banks as creditors in providing credit facilities to the public would be more cautious and apply the principle of prudence in providing credit. / Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan profesi hukum yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda satu sama lain. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 20014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan data primer beserta data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan dengan penelitian terhadap sinkronisasi hukum dengan analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1657.K/Pdt/1999 dan Nomor. 53.K/Pdt/1995 Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan adalah batal demi hukum sudah tepat. Ada beberapa cara agar bank mendapatkan perlindungan hukum sebagai kreditur yaitu dengan pengantian objek jaminan, pelunasan hutang seketika, pengalihan hak atas tagihan kepada pihak ketiga dan melakukan gugatan ke Pengadilan. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan jabatannya kira lebih profesional serta sesuai dengan tugas dan kewenagannya sebagai pejabat umum. Bank sebagai kreditur dalam memberikan fasilitas kredit kepad masyarakat kiranya lebih berhati – hati dan menerapkan prinsip kehati – hatian dalam memberikan kredit.