Essentially, a credit agreement reflected in a notarial deed can be perfectly verified provided that it is not proven otherwise. One example of this is in the issuance of the notarial deed for bank credit agreement involving a customer and the bank that is made to ensure that the fact of the content written in the bank’s credit agreement receives the public’s trust. A notarial deed must provide the public who are requiring the notary’s service with legal certainty. In the performance of their duties, notaries are required to have the knowledge and understanding of the very details of the legal issues that they encounter in their day to day job. This means that in issuing an agreement, notaries must follow the guidance provided by the prevailing laws and regulations. This research collects the data through a normative juridical method using secondary data. From the result of the research, a conclusion can be made that the validity of the notarial deed of a credit agreement will not be lost or absent just because a notary committed a violation. A credit agreement becomes inauthentic or has no legal power or becomes an agreement made underhand if both parties subscribe their signatures on the agreement. A notary who is found to have violated the legislations on Notary or have violated the notary’s code of conduct shall be penalized through imposition of sanctions in the form of verbal and written admonition/reprimand and shall be further imposed with administrative sanction(s) that may be take the form of temporary discharge, honorary discharge, and even if the mistakes are grave and proven to have violated the legislations, a notary may be dishonorary discharged. / Pada hakikatnya suatu perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan lain. Salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit bank yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Akta notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang meminta layanan jasa dari seorang notaris itu sendiri. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian kredit notariil yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris tidak akan hilang atau hapus hanya karena terjadi pelanggaran yang dilakukan notaris. Akta perjanjian kredit berakibat menjadi akta yang tidak autentik lagi dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan lagi atau menjadi akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Jika notaris ketahuan melakukan pelanggaran dalam peraturan Undang-undang tentang Jabatan Notaris ataupun melanggar Kode etik notaris akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tulis yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif, sanksi bisa berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bahkan jika kesalahan memang benar-benar sudah fatal dan terbukti melanggar aturan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.