The implementation of SABH to obtain the Minister’s decree regarding the approval of the amendments to the company’s article of association is technically relying on the notary starting from filling the data and information until the decree be printed. In practice the lawsuits in the state administrative court to nullify the Minister’s decree regarding the approval of the amendments to the company’s article of association are frequently raised by the party who feel disadvantaged by the decree. In the legal cases used in this research, the Minister’s argumentations give the impressions as if the Minister delegates the responsibility of the issuance of the decree to the applicant notary. This issue raises some questions on how is the responsibility of the Minister of the issuance of the decree regarding the approval of the amendments to the company’s article of association submitted through SABH, and how is the legal consequence to its notarial deed if the decree be nullified by a legally binding judgment of state administrative court. This legal research applies the juridical normative legal research method and brings benefit for the development of legal studies especially in corporate law, notary law, and state administrative law relating to the issues in this legal research. By analyzing the regulations, legal cases, expert opinions, and legal theories which are relevant to the issues of this research, it can be concluded that in the perspective of state administrative law, the Minister has full responsibility of the decree issued through SABH, and the legal consequences to a notarial deed are depending on the reason of the nullification of the Minister’s decree regarding the approval of the amendments to the company’s article of association by a legally binding judgment of state administrative court, which the possibilities are as follow: a) the notarial deed shall only have evidentiary power as private deed; b) the notarial deed shall become null and void; c) the notarial deed shall be deemed to remain valid according to the legal presumption principle. / Teknis penggunaan SABH untuk memperoleh keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sangat bergantung kepada notaris mulai dari pengisian data dan informasi sampai dengan keputusan dicetak. Dalam prakteknya gugatan di Pengadilan TUN untuk membatalkan keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas kerap kali diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan tersebut. Dalam contoh-contoh kasus hukum yang digunakan dalam penelitian ini, argumentasi yang disampaikan Menteri dalam Pengadilan TUN memberikan kesan seolah-olah Menteri melimpahkan tanggung jawab atas penerbitan keputusan tersebut kepada notaris pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tanggung jawab Menteri atas penerbitan keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dimohonkan melalui SABH, dan bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris jika keputusan tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan, hukum kenotariatan, dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan isu dalam penelitian hukum ini. Dengan menganalisis peraturan perundangundangan, kasus-kasus hukum, pendapat ahli, dan teori hukum yang relevan dengan isu dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi hukum publik (hukum administrasi negara), Menteri bertanggung jawab penuh atas penerbitan keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dimohonkan melalui SABH, dan akibat hukum terhadap suatu akta notaris bergantung pada alasan pembatalan keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas oleh Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap, yang mana kemungkinannya adalah sebagai berikut: a) akta notaris terdegradasi sehingga memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan; b) akta notaris menjadi batal demi hukum; atau c) akta notaris dianggap tetap sah berdasarkan Asas Praduga Sah.