This legal research aims to know and analyze the settings of Backdoor listing process in Indonesia and to know how should the terms and practices of Backdoor Listings in the capital market in Indonesia. backdoor listing is described as a corporate action resulting in a closed company can list on the stock exchange without going through the IPO process but by way of taking over issuers that have been listed on the stock exchange. In Indonesia the current positive law has not been set specifically and firmly on the backdoor listing. This research is a kind of juridical normative law research or also called doctrinal legal research that focuses on the law in book. Primary data used are legal materials that have authority, consisting of legislation and official records or minutes in the making of a legislation and judgment. The data acquisition procedure used in this thesis is literature study technique (study document). Method The authors approach to discuss this research is through two approaches namely the approach of law (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Analytical techniques used to collect data to conduct legal research raised in this writing is done with descriptive techniques and interpretation techniques. The result of the research shows that the implementation of backdoor lisitng in capital market in Indonesia is done according to the prevailing arrangement in accordance with the procedure or method that is done is merger and / or take over. Notary capital market roles are required primarily in relation to the preparation of the Articles of Association, as well as the creation of important contracts and deeds of acquisition or expropriation. Indonesia should immediately create a special regulation on backdoor listing as a legal umbrella for business players in the capital market. the implementation of backdoor listing either through acquisition or merger, then the activity is always always under government supervision and the authorized is the Financial Services Authority (OJK). / Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan proses Backdoor Listing di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana seyogyanya ketentuan dan praktek Backdoor Listing dalam pasar modal di Indonesia. backdoor listing digambarkan sebagai aksi korporasi yang mengakibatkan suatu perseroan tertutup dapat listing pada bursa efek tanpa melalui proses IPO namun dengan cara mengambilalih emiten yang telah tercatat di bursa efek. Di Indonesia hukum positif saat ini belum ada pengaturan secara khusus dan tegas mengenai backdoor listing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yuridis atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (law in book). Data primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Prosedur perolehan data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (study document). Metode Pendekatan yang dilakukan penulis untuk membahas penelitian ini adalah melalui dua pendekatan yaitu pendekatan undangundang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis yang digunakan terhadap data yang telah terkumpul untuk melakukan penelitian hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan teknik interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan backdoor lisitng dalam pasar modal di Indonesia dilakukan sesuai pengaturan yang berlaku sesuai dengan tata cara atau metode yang dilakukan yaitu merger dan/atau take over. Peran notaris pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar, serta pembuatan kontrak-kontrak penting dan akta penggabgungan atau pengambilalihan. Indonesia seyogyanya segera dibuat peraturan khusus tentang backdoor listing sebagai payung hukum bagi para pelaku bisnis di pasar modal. pelaksanaan backdoor listing baik melalui akuisisi maupun merger, maka kegiatan tersebut tetap selalu dalam pengawasan pemerintah dan yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).