As a public official authorized to make an authentic deed, the Notary in performing his duties and positions shall have the obligations set forth in the Notary Public Law Act, and the change of code of ethics of Notary Public Notary of the Indonesian Notary Association in Banten On 29-30 May 2015, one of the deed authorized by the Notary is a Marriage Agreement, as it is known that the marriage agreement is generally made before the marriage as regulated in Article 29 of Law Number 1 Year 1974 about Marriage, but in the Supreme Court judgment Number 381 / Pdt.P / 2015 / PN.TNG in his legal standing there is a mixed marriage and the judge decides that the making a marriage agreement can be made after marriage. In this Research, the authors conducted data collection using normative juridical approaches and with primary data along with secondary data and qualitative data analysis. The results of the research conducted by the author, it can be seen that the legal Consequences of the marriage agreement that made after marriage on a marriage property in mixed marriage is the position of the husband and wife's property which was originally a joint property, becomes personal property as agreed and based on the determination of the Court and is valid and binding to both parties that make, to third parties also apply and bind third parties as long as the stipulation of making a marriage agreement after marriage does not harm a third party, is made by Notarial deed and registered in a civil registration office The validity of the marriage agreement deed made after marriage before the determination of the court of the Constitutional Court number 69 / PUU-XII / 2015 in the determination of the court of the Supreme Court Number 381 / Pdt.P / 2015 / PN.TNG there is a discrepancy in the legal arrangements therein especially regarding judges considerations that are not in accordance with the provisions of the provisions contained in Article 29 of the Marriage Law, especially in Article 29 paragraph (1), Article 29 paragraph (2) and Article 29 paragraph (4) of the Marriage Law and also Article 66 Marriage Law, so that the determination of a court of justice in the determination of the court of the Supreme Court Number 381 / Pdt.P / 2015 / PN.TNG still found legal discrepancies. / Sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewajiban yang telah diatur Undang-Undang Jabatan Notaris, dan perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Pada Tanggal 29-30 Mei 2015, salah satu akta yang berwenang dibuat oleh Notaris adalah Perjanjian perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat sebelum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam penetapan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.TNG dalam duduk perkaranya terdapat perkawinan campuran dan hakim memutuskan bahwa pembuatan perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan data primer beserta data sekunder serta dengan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan terhadap harta benda perkawinan dalam perkawinan campuran adalah kedudukan harta suami istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi sesuai yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan serta berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat, terhadap pihak ketiga juga berlaku dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tidak merugikan pihak ketiga, dibuat secara akta Notaril dan dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Keabsahan akta Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan sebelum adanya penetapan pengadilan MK nomor 69/PUU-XII/2015 dalam penetapan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.TNG terdapat ketidaksesuaian pengaturan hukum didalamnya, terutama mengenai pertimbangan hakim yang belum sesuai dengan ketentuan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan dan juga Pasal 66 Undangundang Perkawinan, sehingga penetapan pengadilan pengadilan dalam penetapan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 381/Pdt.P/2015/PN.TNG masih ditemukan ketidaksesuaian hukum.