In interested parties want use a officials general to be noted then officials general the is notary, in question with officials general is position Notary Public created Country as implementation of the State within give service to people who are office special, noble, honorable and dignity because on special governed by law alone about position the. Notary Public must give priority devotion to interests society and State as well must behave neutral and not take sides to the parties who come to her for make deed. Because of a notary is a supportive profession occurrence certainty law from deeds law made by the parties. Based on description on background back is, then author formulate problems about How protection law against the parties in deed notary / PPAT based Constitution position notaries and code ethics and how protection law against the parties to the case in ruling number 395 / Pdt.G / 2011 / PN.jkt.sel. Method research law used is research law normative with approach Act. Character data analysis is qualitative. On the verdict MA NO.395 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel the panel of judges granted demands The plaintiff with stated that Notary Public a guilty substitute because no obey rules legislation so Notary Public replacement must responsible answer own to the deed he made. / Dalam hal pihak yang berkepentingan ingin mengunakan seorang pejabat umum yang akan mencatat maka pejabat umum tersebut adalah notaris, yang dimaksud dengan pejabat umum adalah jabatan notaris diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, yang luhur, terhormat dan bermatabat karena secara khusus diatur oleh undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Notaris harus mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara serta harus bersikap netral dan tidak memihak kepada para pihak yang datang kepadanya untuk membuat akta. Karena notaris merupakan profesi yang mendukung terjadinya kepastian hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris/PPAT berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kode etik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak pada kasus yang terjadi pada putusan nomor 395/Pdt.G/2011/PN.jkt.sel. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang. Sifat analisis data adalah kualitatif. Pada putusan MA NO.395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel majelis hakim mengabulkan tuntutan Pengugat dengan menyatakan bahwa notaris pengganti yang bersalah karena tidak mematuhi aturan perundang-undangan sehingga notaris pengganti harus bertanggung jawab sendiri terhadap akta yang dibuatnya.