In his/her duty or obligation as a public official with authority of providing service for society in making authentic deed, notary surely is not free from mistake or negligence. In case in performing duties and their functions, notary makes a mistake whether it is intended or not, notary can be asked to be liable for. Notary’s liability can be in the form of indemnity, warning, and also discharge. It is not only charged through civil code but also through criminal code in terms of liability. One action that might make a notary charged with criminal code is that the content of Article 372 of Criminal Code concerning Embezzlement and 374 of Criminal Code concerning Embezzlement of Job. Deed Embezzlement can be performed individually or with other parties in which Accomplice is regulated in Article 55 of Criminal Code. In the present study, the researcher collected data using normative juridical approach and primary data supporting the secondary ones. The research approach was conducted using case approach with qualitative data analysis. From the result of study, it could be found out that Notary Oky Annette Kahimpong in a Decision No. 559/PID/B.2007/PN.MDO is declared to be completely innocent by judge since it does not fulfill one element of the charge, that was intentionally owning by against the right, yet in the Decision on Appeal No. 1499 K/PID/2008, Supreme court decided that the accused was proven to be guilty for performing crime act of embezzlement in his job which was jointly performed by Susanto Adrian causing loss to other parties, namely witness Lauw Kiantara Saputra and Hendra Wihardja which was strengthened with the rejection of judicial review of the accused party in accordance with the Decision No. 136 PK/PID/2010. In performing his/her duty, a Notary must be in compliant with the prevailing regulation that is Notary’s Functional Acts. If the notary performs his/her duty contravening Article 16 Paragraph (1) UUJN, that is dishonest, careless, dependent, taking side to one party and not securing the interest of the relevant party in deed making, moreover if the notary has legally and convincedly proven guilty for performing a crime act in the form of embezzlement in a job performed jointly, then the notary can be charged for liability criminally. / Dalam tugas dan kewajibannya sebagai seorang pejabat umum yang berwenang untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pembuatan akta Autentik, notaris tidak luput dari kesalahan atau kelalaian. Jika dalam menjalanakan tugas dan jabatannya tersebut notaris melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban notaris dapat berupa ganti rugi, teguran dan juga pemberhentian. Tidak hanya pertanggung jawaban secara Perdata namun notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana. Salah satu perbuatan yang dapat menyeret notaris ke dalam jeratan hukum Pidana adalah yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 374 KUHP tentang Penggelapan dalam pekerjaan. Penggelapan Akta dapat dilakukan sendiri atau secara bersamasama dengan pihak lain yang di dalam hukum pidana unsur Turut Serta diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan data primer yang mendukung data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kasus dengan analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Notaris Oky Annette Kahimpong dalam Putusan No. 559/PID/B.2007/PN.MDO dinyatakan tidak bersalah oleh hakim karena tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan yaitu unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, namun pada Putusan Kasasi No. 1499 K/PID/2008, Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Susanto Adrian yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain yaitu saksi Lauw Kiantara Saputra dan Hendra Wihardja yang diperkuat lagi dengan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali terdakwa sesuai Putusan No. 136 PK/PID/2010. Dalam menjalankan Tugas dan kewajibannya Notaris haruslah selalu berpegang dan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN yaitu tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak pada salah satu pihak, dan tidak lagi menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta, apalagi jika notaris tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana berupa Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka notaris tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana.