This legal writing discusses about how the legal liability toward the third parties in cooperation agreement (KSO) between PT. PGI and PT. CSL, in case of legal problems arises with the third parties, considering the KSO is not legal entity, this tesis also discusses the roles and responsibilities of a notary in the creation of Deed of KSO. This research type is the normative legal research which is research literature applying the approximation of laws and conceptual. This approach is done by reviewing all legislation related to the issues (legal issues) that are being faced. The data obtained are presented descriptively and analyzed qualitatively.The result of the research is that when the KSO agency commits an act against the law, principally, the one who will be responsible is each party as the authorizer to the KSO agency represented by the directors of KSO. By looking at who is directly related to the object of the legal problem, and who is accountable to the KSO agency. Thus who will be responsible in KSO agency can be determined from the one who claimed to be responsible and what the object of the demands are. Furthermore, the roles and responsibilities of a notary in Agreement KSO are to ensure that the KSO is not contrary to the law and it meets the requirements of the validity of the agreement, and provides explanation to the parties that the KSO is not legal entities, and the parties are personally liable for any legal action taken by the KSO. / Tesis ini ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian kerja sama operasional (KSO) antara PT. PGI dan PT. CSL, jika terjadi permasalahan hukum dengan pihak ketiga, mengingat KSO bukan merupakan badan hukum; tesis ini juga membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta perjanjian KSO. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitiannya adalah bahwa pada saat badan KSO melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka pada prinsipnya yang akan bertanggung jawab adalah masing-masing pihak sebagai pemberi kuasa kepada badan KSO yang dijalankan oleh direksi KSO. Dengan melihat siapa yang berkaitan langsung dengan obyek yang menjadi permasalahan hukum, dan siapa yang akan bertanggung jawab melakukan tuntutan pertanggungjawaban terhadap badan KSO. Dengan demikian yang akan bertanggung jawab dalam badan KSO ditentukan dari siapa yang menuntut pertanggungjawaban tersebut dan apa obyek tuntutannya. Selanjutnya peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Perjanjian KSO adalah memastikan bahwa KSO tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian; serta memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa Badan KSO bukanlah merupakan badan hukum, dan para pihak bertanggung jawab secara pribadi atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan KSO.