Certificate is the only evidence of land ownership legalized by the Indonesia Government. The function of certificate is still poorly understood by Indonesian societies because they consider that the evidence of land ownership is tax evidence. That misunderstanding may result legal disputes between the parties whose claim as the owner of that land, it worse especially if the opposite also holds the handover and submission rights deed made authentically by a notary public. The identification in this thesis examines how letter c used as a basis for the legitimate of land rights under the Indonesia laws and how the legitimation of verifying the handover and submission rights deed made authentically by a notary public as the basic to take over land rights. This thesis is a normative juridical legal research. The legal sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. By using qualitative analysis as well as deductive deductions. The author analyzed that letter c is tax evidence contained data to collect taxes before 1960. Letter c may be used as a basis to take over of land rights because that tax evidence must be attached with the official certifier of title deeds. The handover and submission rights deed made by a public notary is purposed to physical building on land which has no owner. Furthermore, the recipient can apply for the land certificate on that location. / Sertipikat merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui oleh Pemerintah. Fungsi dan kedudukan sertipikat tersebut masih kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bukti hak atas tanah yang sah adalah bukti pajak. Kelalaian untuk mengurus pembuatan sertipikat tersebut dapat mengakibatkan sengketa hukum antara para pihak yang merasa paling berhak atas tanah tersebut, apalagi jika pihak lain juga memegang Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat secara otentik oleh Notaris. Masalah dalam tugas akhir ini meneliti tentang bagaimana letter c dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kekuatan pembuktian Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deksriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis pembahasan secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulis menganalisis bahwa letter c merupakan bukti pajak yang hanya memuat data-data untuk memungut pajak sebelum tahun 1960. Letter c dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah karena bukti-bukti pajak tersebut wajib disertakan bersama-sama dengan akta PPAT kepada kantor pertanahan. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang ditujukan bagi kepemilikan dan penguasaan fisik bangunan di atas tanah yang belum ada pemiliknya. Selanjutnya, penerima hak dapat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat di atas bangunan tersebut terletak.