The construction of apartment is the alternative solution towards the needs of housing and residential. Apartment is a storey building, divided into parts and unit that can be owned and used separately as residential, equipped with common sections, objects and land. The residents of apartment are not able to avoid or prevent the responsibility towards the use of common ownership. The Association of Owners and Occupants of Units of Apartments (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun - “PPPSRS”) shall be established by the owners and occupants of the units of apartments, which is responsible to manage the common ownership and residency. The research is conducted to find out the answers for the issues relating to the validity of the establishment and the legalization of the PPPSRS, and the roles of Notary in the establishment and legalization of the said PPPSRS, the writing of the Deed of Establishment, Article of Association and Article of Housekeeping of PPPSRS. The purpose of this research is to review, analyze and find the validity regarding the establishment of PPPSRS, and the role of Notary in regards to the establishment of the said PPPSRS, the writing of the Deed of Establishment, Article of Association and Article of Housekeeping. The research is a juridical normative study, and the approach being applied is statue approach. From the research, it can be concluded that the authority of ratification of the Deed of Establishment is the relevant government institutions performed by the official authorities. The request being submitted must be accompanied by the Article of Association and Article of Housekeeping. The role of Notary as the public official is writing the minutes of meeting, and writing of the Deeds regarding statements of all matters being decided during the meeting. / Pembangunan rumah susun adalah alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman. Rumah susun adalah bangunan bertingkat, terbagi dalam bagian-bagian dan merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah untuk tempat hunian, dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penghuni rumah susun tidak dapat menghindarkan diri atau melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan kepemilikan bersama. PPPSRS wajib dibentuk oleh pemilik dan penghuni satuan rumah susun, yang berkewajiban mengurus pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, serta kepenghunian. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawabanatas permasalahan mengenai keabsahan pembentukan dan pengesahan PPPSRS, pembuatan Akta Berita Acara Pembentukan PPPSRS, Akta Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga PPPSRS. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri, menganalisa dan menemukan keabsahan terkait pembentukan dan pengesahan PPPSRS, serta menelusuri dan menganalisa peran Notaris terhadap pembentukan dan pengesahan PPPSRS, melaksanakan pembuatan Akta (Pendirian) Berita Acara Pembentukan, Akta Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga PPPSRS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan pendekatan yang diterapkan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengesahan Akta Pembentukan PPPSRS, terdapat pada instansi pemerintah dan dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Permohonan pengesahan harus dilampirkan dengan Akta Anggaran Dasar dan Akta Anggaran Rumah Tangga PPPSRS. Peranan Notaris yang sesungguhnya adalah sebagai pejabat umum yang menulis risalah (notulen) rapat dan membuat akta perihal pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat pembentukan.