Fiducia is a popular credit agreement in Indonesia because the object of fiducia which are cars or bike can be used together with paying the installment for the certain of the period. However, the debtor who is the giver of the fiducia’s object liked to transferring the object to the third party without consent or a written agreement from the creditor or the fiducia’s receiver. The purpose of this legal research is to see the legal impact of transferring fiducia’s object without a written agreement from the fiducia’s receiver and the legal protection for the fiducia’s receiver. To seek the purpose of the legal research is by using statuary approach which is Law Number 40 Year 2007 and case approach by analyze three cases which are already happened in Indonesia. Therefore, the legal impact of transferring fiducia’s object without a written agreement from the fiducia receiver are fines at maximum amount of IDR 50 million and maximum 2 years imprisonment meanwhile the legal protection for the fiducia’s receiver itself are preventive which are register the object of the fidusia and having an issurance and for repressive legal protection is the sanction. / Fidusia merupakan salah satu perjanjian kredit yang populer di Indonesia karena benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yakni mobil dan atau sepeda motor tetap berada dalam penguasaan Debitor sekaligus membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun, Debitor atau pemberi fidusia sering ditemukan tidak dapat membayar cicilan tersebut dan mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak lain tana persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu pihak Kreditor. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akibat hokum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia. Adapun metode yang dipakai adalah pendekatan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dan pendekatan kasus yakni terdiri dari tiga kasus yang terjadi di Indonesia. Sehingga, akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia adalah sanksi pidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp 50,000,000,- sedangkan perlindungan hukum bagi kreditor yang objek jaminannya dialihkan adalah perlindungan hukum represif.